Banda Aceh dan Aceh Utara Sepakati Kerja Sama Pelayanan Tera

Banda Aceh, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP).

MoU yang digelar di Pendopo Wali Kota pada Kamis (7/3/2024) tersebut dalam rangka menindaklanjuti kerja sama pelayanan tera, tera ulang, dan UTTP.

Merujuk Permendag 68 tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keteranganketerangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.

Didampingi sejumlah pejabat di jajaran Pemkot, Pj Wali Kota Amiruddin meneken MoU bersama Pj Bupati Aceh Utara Mahyuzar. Prosesi itu disaksikan oleh seluruh rombongan masing-masing kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Amiruddin mengatakan pentingnya untuk segera mewujudkan poin-poin yang tertuang dalam kerja sama tersebut, guna menciptakan tertib ukur di segala bidang.

“Ini menjadi sangat perlu untuk melindungi konsumen dan produsen. Ini semua adalah permainan timbangan, jadi dengan adanya pengawasan dari kita nantinya hal ini tidak akan terjadi,” tuturnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh, kata Amiruddin, menyatakan kesiapannya untuk menangani masalah ini.

Dalam hal ini Pemkot sudah meminta Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, kota Banda Aceh untuk membantu memberikan layanan bagi Kabupaten Aceh Utara.

“Disampaikan juga bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh telah memiliki lisensi dan mampu melakukan pelayanan tera, tera ulang dan cap tenda tera, sehingga bisa memberikan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan pada Kabupaten Aceh Utara,” bebernya.

Pj Bupati Aceh Utara Mahyuzar dalam kesempatannya menyampaikan apresiasi terkait penandatanganan MoU tersebut. Sehingga, nantinya dapat diterapkan pada seluruh aspek perdagangan di Aceh Utara.

“MoU ini sangatlah penting dan tentunya sebagai pondasi untuk membangun daya saing nasional yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya. (AY)