9 Dosen PPPK Unkhair Ternate Resmi Terima SK Pengangkatan

Ternate, InfoPublik - Rektor Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara, Dr. M Ridha Ajam, M.Hum, menyerahkan surat keputusan (SK) pengangkatan  9 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil optimalisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Rabu (21/2/2024). Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Rektorat Kelurahan Gambesi.

PPPK hasil optimalisasi ini terdiri dari Gunawan, S.Pt., M.Si, dosen Fakultas Pertanian, Mayadiar A Redjeb, M.H, dosen Fakultas Hukum, Muhammad Mufti M Djafar, SH., M.H, dosen FH, Sudaryanto, M.H dosen FH, Susanti, SE, Tendik FH, Darlisa Muhamad, S.Pd., M.Pd, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Eko Purnomo, M.Pd dosen FKIP, Faris Syamsuddin, S.T., M.Eng, serta Seh Turuy, S.T., M.Eng.

Kepala Biro Umum, Kepegawaian, dan Keuangan (BUKK), M Tahir Abdulkadir, SH mengatakan dari 28 PPPK Unkhair hasil optimalisasi formasi 2022 di lingkungan Kemendikbud Ristek, baru menerima SK pengangkatan sebanyak 9 PPPK. Sementara lainnya masih dalam proses.

“Kebijakan Kemendikbud Ristek dibagi menjadi kategori optimalisasi, yakni dari unsur dosen, dan tendik. Dari kategori ini, pelamar sudah sesuai dengan formasi, dan dinyatakan lulus,” jelasnya.

Bagian Kepegawaian Unkhair juga menerima surat dari Pusdiklat, PPPK yang baru saja menerima SK dapat mengikuti pelatihan dasar yang rencana diberangkatkan 25 Februari mendatang.

Sementara dari aspek dokumen telah disiapkan, sehingga tidak ada alasan, melainkan wajib menjalaninya selama sepekan. PPPK sudah terhitung kerja mulai tanggal 1 Maret 2024, dan sebelum berangkat harus memenuhi segala administrasi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain itu, sebanyak 46 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2023 Kemendikbud Ristek telah diumumkan hasil masa sanggahnya.

Terpisah, Rektor mengapresiasi bagian Kepegawaian dan Tata Laksana yang intensif melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kepala Biro Umum, Kepegawaian, dan Keuangan (BUKK) sehingga proses PPPK berjalan lancar. Dijelaskan, kebanyakan yang mengikuti seleksi terkendala administrasi.

"Hal-hal kecil seperti seleksi administrasi itu tidak dimasalahkan. Tapi konsekuensinya langsung digugurkan, dan kalau menggunakan uang bisa dipidana, sehingga alhamdulillah teman-teman yang mengikuti seleksi sudah memenuhi standar yang ditetapkan," katanya.

Rektor juga menekankan harus lebih teliti dalam penerimaan, sebab bisa saja hal kecil juga menggugurkan. Apalagi mekanisme penerimaan yang diinginkan sangat transparan, sebab seleksinya tak bisa diakses melalui negosiasi oleh pimpinan atau siapapun, sehingga betul-betul murni.

Seleksi penerimaan PPPK juga sistem seleksinya sudah mirip CPNS, semua dilakukan menggunakan Computer Assisted Test (CAT), sehingga pimpinan sekalipun tak dapat membantu kelulusan, dan sistem ini memberi ruang kepercayaan diri, untuk lulus membutuhkan perjuangan.

Rektor juga mengajak PPPK berkomitmen mengabdikan diri, sebab pengangkatan berasal dari usulan Unkhair.

"Institusi ini mendorong agar teman-teman yang sudah secara resmi menjadi bagian penting, dan perlu diketahui bahwa mengenai PPPK kini terus digodok, bahkan nyaris sama dengan PNS. Hanya saja ada beberapa yang sementara dilakukan pembahasan, terkait tunjangan, pensiun, dan hak-hak lainnya," ujarnya.

"Unkhair tidak membeda-bedakan dosen ASN maupun PPPK, diperlakukan sama di kampus ini, sehingga kebijakan terkait penelitian semua terus perbaiki di tahun-tahun mendatang, sebab yang dilihat jabatan akademiknya, mulai asisten ahli, lektor kepala, maupun guru besar. Hampir semua dosen di fakultas sudah terlibat penelitian yang dibiayai Unkhair, sehingga diharapkan semakin baik," tandas Ridha. (SyofyanTogubu/MC Tidore)