Pemberdayaan Perempuan Wujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

Manado, InfoPublik – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim membuka rapat koordinasi sinergitas perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, Kamis (1/2/2024).

Kegiatan yag dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo ini dihadiri Bupati/Walikota, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak  Fatahila, Asisten Deputi Kesetaraan Gender, Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementeriaan P3A, pimpinan perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.

Menurut Sofian Ibrahim, pembangunan pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, dan melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

“Pembangunan perlindungan anak bertujuan untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya. untuk mewujudkan hal tersebut, kuncinya adalah sinergi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, akademisi, dan lainnya,” kata Sofian Ibrahim.

Sofian menjelaskan beberapa fokus prioritas pembangunan PPPA sampai dengan tahun 2024 adalah mengacu pada 5 arahan Presiden Joko Widodo yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, meningkatkan peran ibu/keluarga dalam pengasuhan/pendidikan anak,  menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurunkan pekerja anak, dan mencegah perkawinan anak.

Fokus prioritas ini pembangunan PPPA menjadi tantangan tersendiri, bagaimana dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan, dibarengi meningkatkan nilai tambah perempuan, sekaligus melindunginya dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta dengan memenuhi hak-hak anak.

“Pertemuan hari ini menjadi sarana pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyinergikan program dan perencanaan pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sebagai bentuk refleksi dari program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023,” ujar Sofian.

Nilai hasil verifikasi administrasi penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA) Provinsi Gorontalo tahun 2023 untuk Kabupaten Gorontalo peringkatnya tetap, Bone Bolango,  dan Kota Gorontalo dengan peringkat  madya yang mengalami kenaikan dari sebelumnya peringkat pratama. Untuk Gorontalo Utara, Pohuwato, dan Boalemo naik peringkatnya ke level pratama.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian PPPA sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran serta para pimpinan pemerintah propinsi/kab/kota dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

Penganugerahan Parahita Ekapraya Pemerintah Provinsi Gorontalo mengalami penurunan terhadap capaian dengan hasil Kabupaten Gorontalo yang tadinya mentor turun menjadi nindya, Pohuwato mendapat Madya, Bone Bolango dan Kota Gorontalo dengan kategori Pratama, sementara Gorontalo Utara tidak mendapat predikat bahkan untuk Boalemo tidak melakukan pengimputan.

“Dari yang dilakukan selama kurun waktu 2023 ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan melakukan langkah konkrit dalam memenuhi semua persyaratan yang ada dalam setiap klaster  sehingga pada saat evaluasi nanti hasilnya bisa maksimal dan berdampak langsung pada masyarakat sebagaimana tujuan dari praktik baik dalam reformasi birokrasi,” tutur Sofian. (mcgorontaloprov/freddy)