Hakordia 2023, Kemendagri Kembali Puji Penerapan SIPD Daring Terintegrasi Muara Enim

Muara Enim, InfoPublik - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI H.Suhajar Diantoro bersama Pj Gubernur Sumatra Selatan H.Agus Fatoni memuji serta mengapresiasi penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) daring (online) terintegrasi di Indonesia yang merupakan bagian dari pelaksanaan akuntabilitas keuangan daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Hal tersebut disampaikannya kepada Pj Bupati Muara Enim H. Ahmad Rizali di sela peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2023 yang dibuka Presiden RI H.Joko Widodo di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Sekjen Mendagri menyampaikan bahwa Pemkab. Muara Enim sebagai pelopor atau daerah perintis penerapan SIPD daring terintegrasi di Indonesia harus konsisten serta terus menyempurnakan penerapan sehingga nantinya dapat menjadi rujukan daerah lainnya dalam pelaksanaan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Demikian halnya dengan Pj Gubernur, selain mengucapkan selamat atas terpilihnya Desa Muara Gula Baru, Kecamatan Ujan Mas sebagai percontohan desa antikorupsi tingkat nasional, dirinya juga memberikan apresiasi dan dukungan terhadap berbagai upaya dan inovasi Pemkab. Muara Enim dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Sementara itu Pj Bupati yang didampingi Kepala Bappeda, H.Mat Kasrun dan Kepala BPKAD Juli Jumatan Nuri menegaskan, dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2024 mendatang akan diterapkan SIPD secara utuh dan lengkap, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntasi pelaporan hingga laporan keuangan yang saat ini-pun telah terintegrasi dengan sistem perbankan Bank Sumsel Babel sehingga pencairan dana belanja daerah dapat dilakukan secara nontunai kapan pun dan di mana pun.

Untuk itu dirinya mengimbau seluruh ASN Pemkab. Muara Enim agar semakin meningkatkan kinerja dan menjauhi praktik-praktik korupsi demi menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat.