Pemprov Kalteng Ikuti Rakor Pembahasan Perkembangan Inflasi Bersama Kemendagri

Palangka Raya, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, LT. II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (11/12/2023).

Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di ruang Sasana Bakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta Pusat. Rakor Inflasi ini diikuti Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko beserta Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, serta Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di lingkungan Pemprov. Kalteng.

Tito mengatakan sebagai kilas balik dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis a1 Desember 2023, inflasi Tahun ke Tahun (November 2023 terhadap November 2022) yakni 2,86%. Disampaikan bahwa Tingkat inflasi tahunan November mengalami kenaikan. Inflasi Bulan ke Bulan (November 2023 terhadap Oktober 2023) 0,38%, sementara Inflasi Tahun Kalender (November 2023 terhadap Desember 2023 yakni 2,19.

Sebagai informasi, Indeks perkembangan Harga (IPH) sebagai Proxy Inflasi pada Minggu ke-1 Desember Tahun 2023, Prov. Kalteng berada di 0,90%.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam laporannya menyampaikan terkait tinjauan inflasi dan IPH Minggu ke-1 Desember 2023 berdasarkan data SP2KP – pencatatan tanggal 4-8 Desember 2023 bahwa ada beberapa kabupaten/ kota yang perlu menjadi perhatian bersama karena perubahan IPH di atas 5 %.

Sepuluh kabupaten/ kota dengan kenaikan IPH tertinggi di antaranya Minahasa 7,21%, Halmahera Selatan 6,49%, Donggala 6,31%, Tomohon 6,05%, Bolaang Mongondow 5,82%, Bone Bolanga 5,53%, Kabupaten Gorontalo 5,49%, Bitung 5,38% dan Luwu 5,31%. Adapun 10 kabupaten/ kota dengan penurunan IPH tertinggi diantaranya Bandung Barat -6,24%, Lombok Timur -5,80%, Muna Barat -4,62%, Lombok Barat -4,28%, Boalemo -3,47%, Pasuruan -2,74%, Sarolangun -2,34%, Ogan Komering Ulu Selatan -2,20%, Lembata -2,02% dan Buton Tengah -1,98%. Secara nasional, jumlah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH turun sebesar 3 persen poin.

Dijelaskan bahwa ada 343 kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH di Minggu ke-1 Desember 2023 dan ada 53 kabupaten/ kota yang mengalami IPH.

Lebih lanjut dijelaskan, dari 88,46% kabupaten/ kota di Pulau Sumatra yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Mesuji dengan nilai IPH 5,28%. Hampir semua di kabupaten/kota di Kawasan Sumatra, komoditas terbesar yang memberikan andil terhadap kenaikan IPH adalah cabai rawit dan cabai merah.

Kemudian dari 86,52% kabupaten/kota di Pulau Jawa yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Karawang dengan nilai IPH 3,78%. Hampir semua di kabupaten/ kota di Kawasan Pulau Jawa, komoditas terbesar yang memberikan andil terhadap kenaikan IPH adalah beras, cabai merah, pisang, cabai rawit, bawang merah, jeruk, minyak goreng, udang basah dan tempe.

Selanjutnya, dari 75,12% kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Sumatra yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Minahasa dengan nilai IPH 7,21%. Hampir semua di kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Sumatra, komoditas terbesar yang memberikan andil terhadap kenaikan IPH di antaranya cabai rawit, cabai merah, bawang merah, pisang, beras, ikan kembung, daging ayam ras, dan udang basah.

Amalia mengatakan, dalam lima tahun terakhir, selalu terjadi inflasi pada Desember, tingkat inflasi Desember lebih tinggi dibandingkan inflasi November, serta waspada kenaikan harga beberapa komoditas menjelang natal dan tahun baru antara lain tarif angkutan udara, telur ayam ras dan daging ayam ras.

Turut hadir secara virtual dari tempat masing-masing di antaranya Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Dirjen Holtikuktura, Kementerian Pertanian Andi Muhammad Idil Fitri, Kepala Divisi Pengadaan CPP Perum BULOG Cahyaningtiyas Rispinatri, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priono, Wakasatgas Pangan Polri Helfi Assegaf, Sesjamdatun Raden Febrytriyanto, Staf Ahli Tingkat II Ekonomi Keuangan Eko Nursanto mewakili Panglima TNI serta Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia.(WDY/Foto:Rizaldi)