: Sahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko hadiri Rakor Pengendalian Inflasi secara virtual
Oleh MC PROV KALIMANTAN TENGAH, Selasa, 5 Desember 2023 | 13:49 WIB - Redaktur: Juli - 53
Palangka Raya, InfoPublik – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Senin (4/12/2023).
Dalam arahannya Tito mengatakan tren inflasi di bulan November 2023 mengalami kenaikan yaitu 2,86% (y-o-y), yang sebelumnya 2,56% (y-o-y) di bulan yang sama pada tahun 2022 lalu. “Untuk inflasi month-to-month juga mengalami kenaikan, dari yang bulan Oktober 2023 0,17%, bulan November 0,38%,” ujarnya.
Tito menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara global berada di urutan 45 dari 185 negara. “Pertumbuhan ekonomi kita 4,94% dan itu cukup bagus. Sedangkan inflasi kita dibandingkan 186 negara di dunia, Indonesia berada di urutan 138 dengan angka 2,86% (diurutkan berdasarkan inflasi tertinggi ke terendah). Posisi negara kita tidak terlalu buruk karena berada di posisi stabil, namun kita harus waspada karena dua bulan ini tren inflasi kita naik,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan dalam paparannya, inflasi November 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa komoditas seperti cabai merah, cabai rawit dan bawang merah, yang ketiganya menyumbang andil inflasi sebesar 0,27%. “Tingkat inflasi bulanan November 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sedangkan tekanan inflasi tahunan semakin meningkat pada November 2023,” katanya.
Untuk komoditas beras, Amalia menyebut, masih mengalami inflasi dengan tekanan yang terus melemah, yaitu sebesar 0,43%. “Pada November 2023, jumlah kota yang mengalami deflasi beras semakin bertambah jika dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya,” tuturnya.
Ia menjelaskan, Indeks Perkembangan Harga (IPH) di minggu kelima November 2023 di sejumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH cenderung stabil dari minggu sebelumnya, yaitu sebanyak 85%. “Dari 97,69% kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Solok dengan nilai IPH 6,86%. Selanjutnya, kabupaten/kota di Pulau Jawa yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Blitar dengan nilai IPH 6,13%. Sedangkan, dari 71,14% kabupaten/kota di Pulau Luar Pulau Jawa dan Sumatera yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Poso dengan nilai IPH 6,27%,” pungkasnya.
Saat dibincangi usai menghadiri rakor, Yuas mengatakan komoditas yang harus menjadi perhatian Tim Satgas dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Prov. Kalteng untuk menekan angka inflasi jelang natal dan tahun baru (nataru), yakni beras, cabai rawit, cabai merah, ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, dan gula pasir. “Ketika kita sidak beberapa waktu lalu, kita sudah melihat bahwa stok pangan kita aman meskipun harganya berfluktuasi. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan gula pasir. Kita harapkan akan ada sidak juga di Kota Sampit jelang nataru, karena Kota Palangka Raya dan Sampit adalah daerah sampel untuk inflasi di Kalimantan Tengah,” tandasnya.
Tampak hadir mendampingi Yuas Elko, unsur Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait. Hadir pula secara virtual, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy, Direktur Aneka Kacang dan Umbi Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Enie Tauruslina, Deputi III Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden Edy Priono, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG Epi Sulandari, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Kasub Satgas Ketersedian Pangan, Satgas Pangan Polri Hermawan, Direktur Pertimbangan Hukum, Jamdatun, Silah H. Pulungan, mewakili Panglima TNI, Staf Ahli Tingkat II Ekonomi Keuangan Eko Nursanto, serta Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia. (Rkh)