- Oleh MC KAB SUMENEP
- Selasa, 26 November 2024 | 10:19 WIB
:
Oleh MC KAB SUMENEP, Selasa, 28 November 2023 | 03:18 WIB - Redaktur: Tobari - 63
Sumenep, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) bersama instansi terkait lainnya bekerja sama dengan USAID ERAT menggelar Bimtek dan Uji Coba Aplikasi SIAP LAHIR pada Rumah Sakit, Klinik Swasta, Bidan Praktik Swasta dan Puskesmas, di Hotel El-Malik, Rabu (22/11/2023).
Plt. Kepala DKP2KB Kabupaten Sumenep, Agustono Sulasno, pada pembukaan Bimtek tersebut mengungkapkan, hal yang melatarbelakangi lahirnya aplikasi SIAP LAHIR (Aplikasi Dokumen Kependudukan Bayi Baru Lahir), agar bayi baru lahir langsung mendapatkan dokumen kependudukan setelah lahir di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam waktu minimal 1 x 24 jam. Dengan syarat lahir di fasilitas pelayanan kesehatan serta merupakan masyarakat Kabupaten Sumenep.
"Sejumlah dokumen kependudukan yang didapatkan oleh bayi baru lahir yakni, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)," ungkapnya.
Dikatakan, melalui bimbingan teknis dan uji coba aplikasi SIAP LAHIR yang dilakukan pada operator rumah sakit pemerintah dan swasta, klinik swasta, bidan praktik swasta dan Puskesmas, diharapkan dapat meningkatkan akses kepemilikan dokumen kependudukan bagi bayi baru lahir di Kabupaten Sumenep.
"Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk membangun komitmen bersama multi sektor dan multi stakeholder, identifikasi permasalahan, alternatif strategi dan kontribusi masing-masing sektor dan stakeholder kunci," tandasnya.
Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai upaya penguatan kapasitas operator agar lebih terampil menggunakan aplikasi, memahami persyaratan yang diperlukan serta proaktif mengajak Ibu Hamil (Bumil) dan keluarga untuk menyiapkan dokumen persyaratan pendukung yang diperlukan.
Lebih lanjut Agus menjelaskan, pada Konvensi PBB 1989 mengenai hak-hak anak pasal 7 menyatakan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus mempunyai nama serta kewarganegaraan.
Pencatatan atau akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.
Sehingga, anak yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya.
Kepemilikan Akta Kelahiran salah satu bukti terpenuhinya hak identitas anak dan kesadaran akan pentingnya pencatatan kelahiran anak.
Namun, sayangnya di Indonesia saat ini masih ditemui anak yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran.
Di Kabupaten Sumenep dari sasaran kelahiran bayi sebesar 13.463 (data 2023) masih terdapat 2.906. Hal ini menjadi permasalahan, karena selain sebagai identitas kewarganegaraan pada anak, Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada anak dibutuhkan agar anak bisa mendapatkan layanan kesehatan secara optimal.
Sedangkan hal-hal yang merugikan apabila anak tidak memiliki NIK, yakin apabila anak balita sakit maka tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, anak tidak bisa mendapatkan pendidikan secara formal.
Karena, untuk pendaftaran sekolah dibutuhkan NIK untuk masuk sekolah, apabila ada bantuan sosial tidak bisa mendapatkan karena identitasnya tidak terdaftar di data kependudukan dan adanya Balita yang tidak memiliki NIK menyebabkan penanganan masalah satatus gizi pada anak balita seperti Gizi kurang, gizi buruk dan Stunting tidak dapat dilakukan secara optimal
Ada beberapa alasan bagi yang mempengaruhi masih adanya anak balita tidak memiliki dokumen kependudukan yaitu, kurang paham nya masyarakat atau orang tua bahwa tidak ada biaya administrasi dalam pengurusan Dokumen Kependudukan, budaya masyarakat bahwa nama anak tidak langsung diberikan menunggu minimal 7 sampai dengan 40 hari.
"Juga kurang pahamnya cara mengurus dokumen kependudukan sehingga membuat enggan mengurus dokumen kependuduikan bayi baru lahir," tambahnya.
Sementara, Distrik Fasilitator USAID ERAT Devi Ratna Handini Kabupaten Sumenep, mengungkapkan, pihaknya selama ini sudah melaksanakan beberapa kegiatan kerjasama dengan pemerintah khususnya di kabupaten Sumenep berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.
"Beberapa kegiatan kemitraan dengan pemerintah fokus pada tata kelola layanan publik, seperti halnya penanganan (tengkes) stunting, penanganan kemiskinan ekstrem, pengembangan Inovasi daerah, pengembangan Tata kelola pelayanan publik dan tentang pelaksanaan program satu data, smart city, SPAN Lapor hingga Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan sebagainya," paparnya.
Dan untuk kegiatan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sumenep saat ini berkaitan dengan kegiatan yang merupakan kegiatan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya, yakni kegiatan Bimtek dan Uji Coba Aplikasi SIAP LAHIR Pada Rumah Sakit, Klinik Swasta, Bidan Praktik Swasta dan Puskesmas di Kabupaten Sumenep.
"Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik yang efektif dan efisiensi serta mengarah pada program satu data di Kabupaten Sumenep," tambahnya.
Sedangkan dalam kegiatan Bintek tersebut dihadiri sejumlah instansi terkait, mulai dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bappeda, Dinas Kominfo, Dinas Dukcapil, RSUD Moh Anwar, RS Abuya, RS Sumekar, RSI Garam Kalianget, RSIA Estho Ebhu, Klinik Swasta, perwakilan Bidan Praktik Mandiri dan perwakilan Puskesmas se-Kabupaten Sumenep. ( Ren/Fer /toeb)
