MCP KPK Tertinggi di Provinsi NTB, Bupati KSB H. W. Musyafirin Raih Penghargaan

Sumbawa Barat, InfoPublik — Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. W. Musyafirin mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas keberhasilannya sebagai satu-satunya kabupaten di Provinsi NTB yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023.

MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK. Aplikasi ini sebagai dasar lembaga anti rasuah melakukan monitoring terhadap capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tidak melanggar hukum.

Apresiasi sekaligus penghargaan ini diterima langsung Bupati Sumbawa Barat, H. W. Musyafirin dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko disela-sela peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia yang berlangsung di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Rabu (16/11/2023).

Data KPK tahun 2023, MCP Kabupaten Sumbawa Barat per tanggal 10 November 2023 untuk keterpenuhan data berada pada posisi 74.17 persen sementara untuk presentase hasil penilaian oleh KPK bersama Itjen Kemendagri mencapai 64.73 persen.

MCP merupakan sebuah sistem untuk mengimplementasikan mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan delapan area rawan terjadinya tindak pidana korupsi yaitu, perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah dan terakhir pengelolaan keuangan desa.

MCP ini bertujuan mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) terus melakukan transformasi sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, H. W. Musyafirin menjelaskan, sejak awal Pemda Sumbawa Barat terus berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Termasuk komitmen untuk menjalankan MCP melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi.

H. Firin menjelaskan, komitmen untuk terus meningkatkan MCP tahun 2023 ini tertuang melalui Surat Keputusan (SK) Bupati tahun 2023.

‘’Untuk memastikan bahwa MCP berjalan dengan baik, Pemda KSB bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengampuh melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi setiap tiga bulan sekali,’’ urai Bupati.

Keberhasilan KSB untuk MCP tertinggi di Provinsi NTB tahun ini akan menjadi penyemangat bagi Pemda KSB untuk terus melakukan perbaikan ke depan.

‘’Kami optimis dapat mempertahankan capaian MCP ini,’’ tandasnya.

Menurut Bupati saat ini sudah cukup banyak data yang telah terupload dalam aplikasi MCP belum dilakukan verifikasi oleh tim dari KPK.

‘’Kami yakin akhir tahun 2023 kita bisa mencapai target 85,00 persen. Bahkan bisa lebih dari itu,’’ harapnya.

Kegiatan Road to Hari Anti Korupsi se-Dunia yang berlangsung di Jayapura itu dikhususkan untuk wilayah Indonesia Timur. Kegiatan ini diikuti 11 pemerintah Provinsi dan 115 kabupaten/kota yang berada di bawah wilayah lima Deputi Koordinasi dan Supervisi komisi pemberantasan korupsi.
11 Provinsi itu antara lain, Bali, NTB, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan. (MC Sumbawa Barat)