Foto: Pembukaan Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IKP oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Papua Barat Daya (MC.Kab.Raja Ampat)
Raja Ampat, InfoPublik-Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan advokasi, sosialisasi dan promosi Indeks Pembangunan Keluarga (IKP) di Kabupaten Raja Ampat.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Selasa (14-15/11/2023) tersebut dibuka Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Raja Ampat, Ati Rumadaul, S.Kep, dihadiri sejumlah pimpinan OPD di Raja Ampat seperti Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik, Frits Feliks Dimara, S.PT, MM, Perwakilan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Papua Barat Daya, dan sejumlah pebajat dari Papua Barat Daya.
Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, Petrus Mekbun, SKM, MM menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan karena selama ini semua elemen atau komponen selalu menampilkan data terkait stunting yang berbeda.
“Sampai saat inikan kita belum menyatukan persepsi tentang sebenarnya angka yang benar, yang akurat terkait stunting itu berapa?” ujar Petrus Meokbun.
Oleh karena itu kata dia, kegiatan tersebut bertujuan mewujdukan satu data atau one data terkait stunting yang ada di kabupaten. Sehingga katanya, lewat sosialisasi tersebut elemen yang tadi terlibat dalam kegiatan tersbut memiliki satu persepsi yang sama tentang data stunting.
“Kita harus satukan data itu sehingga kabupaten Raja Ampat memiliki satu data. Satu angka yang pasti tentang stunting,” tambahnya.
Sementara terkait Indeks Pembangunan Keluarga, Petrus Meokbun menjelaskan bahwa masalah stunting tidak terlepas dari peran keluarga. Karena itu dirinya berharap dengan kegiatan IKP peserta baik dari OPD teknis maupun elemen-elemen lainnya yang terlibat mendapatkan satu informasi data yang valid terkait IKP khusus di Raja Ampat tetapi juga untuk Papua Barat Daya.
Dikatakannya, Papua Barat Daya pada tahun 2022 angka stunting sebesar 17 %. Kita terus berupaya keras sehingga pada tahun 2023, angkat tersebut harus turun menjadi 18,8 %.
Terkait kegiatan tersebut, Kepala DP3AKB Raja Ampat, Ati Rumadaul, S.Kep menyambut baik dengan dilaksanakan kegiatan tersebut. Menurut kegiatan itu sangat urgent untuk menyamakan persepsi terkait penanganan stunting di Raja Ampat.
Ati Rumadaul yang juga sebagai pemateri pada kegiatan tersebut berharap kegiatan tersebut perlu dilakukan secara rutin sehingga upaya mewujudkan keluarga yang sejahtera serta dapat menekan laju angka stunting di Papua Barat. (Petrus Rabu/MC.Raja Ampat)
