Perbaiki Rapor Pendidikan, Pj Bupati HSU Dorong Guru Penggerak Implementasi Kurikulum Merdeka

Amuntai, InfoPublik - Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Zakly Asswan mendorong pendidik, khususnya guru penggerak di Kabupaten HSU mengambil peran dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Guru Penggerak dalam rangka meningkatkan rapor pendidikan di Kabupaten HSU bertempat di Mess Negara Dipa, Rabu (4/10/2023).

Zakly mengatakan dalam Kurikulum Merdeka, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajarnya. Sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.

"Kita harus bekerjasama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif," ucap Zakly.

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Di mana konten pembelajaran akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.

Ia berharap bahwa implementasi Kurikulum Merdeka akan membawa perubahan positif dalam pendidikan di daerah ini, meningkatkan kreativitas siswa, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan HSU, Jumadi menyebut saat ini hasil rapor pendidikan di Kabupaten HSU dari hasil asesmen nasional masih kategori sedang ke bawah.

Oleh karenanya untuk mendukung peningkatan baik literasi dan numerasi pada satuan pendidikan Kabupaten HSU, saat ini terus melakukan pembenahan dalam peningkatan kualitas pembelajaran siswa yang sesuai kebutuhan rapor pendidikan.

"Ini banyak perlu kita harus benahi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, berdaya saing dan bertaqwa sesuai kearifan lokal, sebagaimana visi misi Kabupaten HSU," jelasnya.

Jumadi menekankan bahwa pendidikan adalah kewajiban dasar yang harus dipenuhi, dan juga merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dalam pembangunan baik secara nasional maupun daerah.

"Pemerintah Daerah dalam hal ini harus satu sistem, di mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi," pungkasnya. (Diskominfosandi/ricky/jimmy)