Wabup Inhu Ikuti Rapat Stranas PK Bersama KPK

Rengat, InfoPublik - Wakil Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Junaidi Rachmat bersama sejumlah jajaran mengikuti rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Sektor Bantuan Sosial secara virtual dari ruang VIP lt. IV Kantor Bupati, Selasa (5/9/2023).

Mendampingi Wabup, hadir Kepala Inpektorat Kabupaten Indragiri Hulu, Boyke David Elman Sitinjak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Saiful Bahri, dan Kepala Dinas Sosial Nursisman.

Rapat Stranas PK yang difasilitasi oleh KPK ini turut melibatkan sejumlah unsur kementerian terkait, kepala daerah dan Kepala Dinas Sosial se Indonesia.

Pembahasannya fokus pada hal terkait aksi utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan optimalisasi interoperabilitas data untuk ketepatan pemberian bantuan sosial (bansos).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK atau Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan menyampaikan bahwa sudah dilaksanakan rapat bersama instansi sekitar satu bulan yang lalu.

"Dari Menteri Sosial meminta pemadanan data kembali dengan Dukcapil untuk memastikan NIK dan berikutnya dilakukan pemadanan data dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pemadanan data dengan BKN untuk menghindari ASN maupun pemilik upah di atas upah minimum kabupaten menerima bansos," terang Nainggolan.

Sementara pemadanan dengan Dirjen Kemenkumham, kata dia untuk melihat apakah ada penerima bansos yang juga didaftarkan sebagai pengurus dari perusahaan/yayasan atau perkumpulan yang dipinjam namanya.

Selanjutnya, Pahala Nainggolan mengimbau sekaligus berharap kepada pemerintah daerah agar memperbaiki dan menindaklanjuti data. Karena data dari pemerintah daerah adalah data yang terbaik dan terkini.

"Oleh sebab itu pemerintah pusat meminta agar pemerintah daerah untuk segera memeriksa agar pemerintah pusat mendapat data yang terbaik dan bantuan sosialnya tepat pada sasaran," pungkasnya. (MC Indragiri Hulu/ Dn-IKP)