:
Oleh MC KAB MANGGARAI BARAT, Senin, 5 Juni 2023 | 19:10 WIB - Redaktur: Wawan Budiyanto - 319
Manggarai Barat, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berencana akan membangun dermaga atau pelabuhan rakyat di dekat pelabuhan Multipurpose di Menjerite Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo.
Pelabuhan rakyat itu di gunakan sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal penumpang yang selama ini berlabuh di pelabuhan Pilemon Labuan Bajo.
Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah. Kunjungan Pemkab Kapuas ke Labuan Bajo dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Septedy dan diterima Yulianus di spot wisata Gua Batu Cermin Labuan Bajo, Senin (5/6/2023).
Yulianus menjelaskan, pelabuhan rakyat yang akan dibangun di Menjerite, akan digunakan sebagai pelabuhan untuk berlabuhnya kapal-kapal penumpang.
“Selama ini kapal-kapal penumpang berlabuh di pelabuhan Pelni, Kampung Ujung. Kedepanya pelabuhan yang di Kampung Ujung itu hanya di manfaatkan untuk berlabuhnya kapal-kapal wisata,” kata Yulianus.
Yulianus menambahkan, terkait jumlah kapal wisata yang berlabuh di pantai Kampung Ujung atau Pantai Marina sebanyak 642 kapal wisata. Kapal-Kapal wisata tersebut beroperasi sejak akhir April hingga November setiap tahun.
Sedangkan pada bulan Desember hingga akhir April kapal beroperasi di Raja Ampat Papua. Karena selama bulan ini, cuaca di Perairan Manggarai Barat sangat ekstrem, sehingga kapal-kapal wisata lebih memilih Raja Ampat, karena pada bulan itu lautnya teduh.
Giat Menambah PAD
Untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bermaksud untuk menarik retribusi dari kapal-kapal wisata yang memiliki fasilitas penginapan, yang kemudian disebut sebagai Hotel Terapung.
Sebelum harapan itu diwujudkan, lanjut Yulianus, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tentu menyiapkan regulasi pendukung, berupa Peraturan Daerah.
"Mimpi kita, kalau di darat ada hotel dan ada retribusi, di laut juga kita mendapatkan retribusi di kapal yang memiliki kamar tidur. Sudah ada rencana membuat Peraturan Daerah. Namun setelah konsultasi ke pusat, belum bisa di realisasikan. Belum ada rekomendasi dari Kementerian Keuangan dan Kemendagri," ujar Yulianus.
(Frumen/Yanto-MC Manggarai Barat/Tim IKP Kominfo Mabar)