DPRD Minta Gubernur Malut Perhatikan Kuota Catar Akpol

Sofifi, InfoPublik - Kuto penerimaan taruna Akademi Kepolisian (Akpol) di Provinsi Maluku Utara tergolong paling sedikit sehingga Kepolisian Daerah (Polda) diminta untuk lebih selektif dan memprioritaskan putra/putri daerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara (Malut), Kuntu Daud, di ruang kerjanya, Kamis (11/5/2023)

Kuntu Daud menyatakan, panitia daerah (Panda) seleksi Penerimaan Calon Taruna (Catar) Polri agar memprioritaskan putra/putri daerah dengan melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain KTP, Kartu Keluarga (KK) orang tuanya peserta juga harus dikroscek berasal dari daerah mana.

Kuntu juga menyoroti adanya edaran yang memperbolekan anak TNI-Polri dan ASN bisa ikut seleksi di daerah tugas orang tuanya asalkan sudah berdomisili 6 bulan diwilayah tugas orang tuanya.

“Kita harus lihat KTP peserta, berapa lama sudah berada disini, tapi jangan cuma KTP, tapi KK orang tua juga ahrus dilihat juga, ini karena kuota kita terbatas,” tegasnya.

Menurutnya, hal ini bukan menjadi rahasia umum lagi, biasanya pada tahapan seleksi seperti itu ada titipan-titipan dalam KK, yang digunakan agar seseorang dapat memenuhi syarat mengikuti kuota seleksi penerimaan di daerah yang di domisili.

Selaku wakil rakyat kata Kuntu, pihaknya juga mendesak gubernur Abdul Ghani Kasuba untuk merepon masalah ini secara serius sehingga putra/putri daerah Malut juga bisa lolos taruna Akpol.

“Pak gubernur juga harus perhatikan ini, kalau mang putra daerah asli, ya harus asli, harus bisa sama dengan Papua juga,” akunya.

Untuk panitia penerimaan Polri tahun ini baik Tamtama, Bintara hingga Akpol dirinya berharap mengedepankan prinsip dasar BETAH atau Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis sesuai yang disampaikan di tingkat pusat.

“Semoga bisa transparan, sehingga ada putra daerah yang kedepan bisa jadi jenderal, kalau tidak berpangkat Kombes saja sudah Alhamdulillah,” pungkasnya. (MC Tidore)