Bone Bolango Siap Terapkan Pemerintahan Berbasis Digital Tanpa Kertas

Bone Bolango, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kian mantap untuk mewujudkan pemerintahan berbasis digital dan non-penggunaan kertas.

Setelah mewujudkan transaksi keuangan berbasis digital kini sistem surat menyurat akan menggunakan sistem digital melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Bone Bolango, Ishak Ntoma pada kegiatan Bimbingan Teknis aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang dilaksanakan di Hotel Damhil Kota Gorontalo, Rabu (7/9/2022).

Sekda Ishak Ntoma mengatakan aplikasi SRIKANDI ini merupakan aplikasi dari lembaga Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) yang menjadi salah satu aplikasi yang dianjurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elekronik.

“Maka hari ini kita menyiapkan SDM dalam bimbingan teknis penggunaan aplikasi SRIKANDI ini bagi para admin dan operator sehingga implementasinya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” kata Sekda.

Sekda juga menuturkan hal ini sejalan dengan apa yang ingin dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terutama dalam memperingati 12 tahun kepemimpinan Hamim Pou sebagai Bupati Bone Bolango.

Yakni me-launching aplikasi SRIKANDI sekaligus mendeklarasikan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menjadi pemerintahan yang bebas dari penggunaan kertas.

“Nantinya semua sudah berbasis elektronik mulai dari surat-surat, disposis, dan sebagainya. Oleh karena itu, harapan kami bimbingan teknis ini bisa maksimal untuk memantapkan kesiapan SDM-nya sehingga sudah siap mengimplementasikan di setiap OPD,” tutur Sekda yang akrab disapa Ishoma itu.

Sekda Ishak menjelaskan keuntungan dari penggunaan aplikasi SRIKANDI ini sejalan dengan slogan pelayanan publik di Bone Bolango yaitu murah, mudah, cepat, bernilai dan berkualitas.

“Maka lewat aplikasi ini penggunaan printer, tinta dan kertas akan berkurang. Selain itu kecepatan untuk mendiposisi surat akan lebih maksimal dan di mana saja bisa digunakan yang penting handphone dan jaringan aktif dan tersedia sehingga 24 jam bisa digunakan sehingga pelayanan publik akan semakin bagus,” jelas Ishak.

Untuk dukungan jaringan sendiri Sekda menambahkan dari 18 kecamatan, masih ada 6 kecamatan yang masih signalnya belum maksimal.

“Maka kita mendorong agar bisa dibangun jaringan dan tower sehingga bisa memancarkan signal dan tidak menyurutkan niat kita untuk mewujudkan pemerintahan berbasis digital,” katanya. (MC Bone Bolango/Indra/AKP/toeb)