SKPD Harus Berperan Aktif Wujudkan Bengkulu Utara Layak Anak

Arga Makmur, InfoPublik  –  Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu mengajak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD terkait berperan aktif mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Bengkulu Utara. Hal ini terkait pengumpulan data yang objektif, efektif, lengkap dan terus menggiatkan sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, dan lainnya.

“Semoga ke depan dapat berbuat lagi lebih baik dan sampai pada terwujudya kota layak anak. Semoga SKPD dapat bersungguh-sungguh dalam membangun Bengkulu Utara dengan pencapaian yang telah dilakukan,” kata Andi Danial, Kepala Bagian Hukum Setdakab Bengkulu Utara dalam hal ini Mewakili Bupati Bengkulu Utara pada Kegiatan penguatan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak melalui Advokasi dan Bimbingan Teknis bagi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di argamakmur, Jumat (11/5/2018).

Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPA) Kabupaten Bengkulu Utara.

Kepala Dinas DP3APPKB Provinsi Bengkulu Forita Rahmadani Wati mengatakan ada lima indikator yang dimaksud serta enam sub bagian yang menjadi syarat penilaian kota layak anak, seperti Indikator hak sipil dan kebebasan,  lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus.

“Ada enam sub urusannya seperti peningkatan kualitas hidup perempuan, urusan kualitas keluarga sejahtera, data gender, pertumbuhan anak, dan lainnya. Untuk SKPD terkait dapat bekerja sama dalam pengumpulan data tersebut sesuai dengan indikator yang dimaksud tadi,” jelas Forita.

Forita juga mengatakan bahwa SKPD terkait diminta juga memberikan bukti laporan kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak agar tercapai indikator yang diinginkan. “Bukan hanya berharap pada penghargaan saja yang ditujukan kepada kepala daerah, ada penilaian kementerian mengenai penilaian bagaimana rencana pembangunan yang responseden, Bengkulu Utara fokus dalam hal ini, urusan perempuan dan anak tidak bisa oleh dinas DPPA sendiri karena perencanaan responsif gender dan anak haruslah disertai OPD terkait,” katanya. (MC Bengkulu Utara/IA/DC/Vira)