Wajib Pajak Pekanbaru Masih Banyak Terutang Di Dispenda

Pekanbaru, InfoPublik  - Wajib Pajak (WP) di Pekanbaru bingung saat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di hari terakhir pembayaran tanggal 30 September lalu. WP bingung lantaran masih terutang meski merasa sudah membayar lunas kewajibannya.

Bahkan, beberapa warga mengaku kaget bergitu mengetahui masih tertunggak beberapa tahun PBBnya.Seperti yang dialami Adi (28) warga Marpoyan Damai. Ia langsung terperangah begitu melihat print out lembaran terutang PBB untuk tahun 2016.

Lantaran dalam print out tersebut juga tertera tunggakan di tahun 1998, 1999 dan tahun 2010. Padahal, kata dia tidak lagi memiliki tunggakan PBB. 

"Tapi boleh bayar untuk tagihan tahun 2016 dulu. Tapi tadi kaget juga, karena sudah pernah dibayarkan melelui bank," kata Adi, Jumat (30/9/2016).

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pekanbaru, Kendi Harahap saat dikonfirmasi menyebut WP tetap harus membayar tunggakan itu. Ia mengakui, kekacauan data di Dispenda terjadi saat peralihan penarikan PBB dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ke Dispenda.

"Kita menerima data yang seperti itu dari KPP. Kalau sebelumnya masih ada hutang-hutang itu tetap harus dibayar sesuai dengan apa yang tertera," kata Kendi, Minggu (2/9/2016).Ia juga mengakui banyak WP yang mengatakan sudah melunasi PBB.

"Namun, di sistem yang dimiliki Dispenda masih terutang. Dispenda pun tidak bisa menghapuskan utang itu kalau tidak ada bukti. SOP-nya, kata Kendi, bisa saja dihapuskan jika bisa menunjukkan bukti. "Kalau kita hapus begitu saja akan menjadi temuan. Dasar kita menghapusnya apa?," kata dia.

Dispenda pun tidak bisa memberi solusi untuk menelusuri bukti pembayaran PBB yang dulu ditangani KPP. Ia juga menjelaskan, saat peralihan wewenang penarikan PBB, ada sekitar Rp200 miliar piutang yang diserahkan tanpa ada file bukti pembayaran WP."Solusi memang harus menujukkan bukti itu. Dasar menghapuskan piutang tidak ada," imbuhnya.(MC Riau/yan/eyv)