Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Wates, InfoPublik – Bupati Kulonprogo dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K) berharap kepada masyarakat untuk segera melapor bila terjadi perubahan data di lapanggan agar data administrasi kependudukan dapat uptodate, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Untuk itu, kepada peserta sosialisasi kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016, di Gedung Kaca, Wates, Rabu (3/8), diharapkan dapat menyampaikan kepada tetangga bila ada warga yang belum tercatat.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terkait pencatatan data kependudukan dan catatan sipil, Pemkab Proaktif, dan tidak lama lagi akan dibuka outlet/layanan di daerah Galur dan Kalibawang.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kab. Kulonprogo Drs.Djulistiyo, selaku penyelenggara, menyampaikan, kegiatan ini merupakan kerjasama Pemkab Kulonprogo dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. 

Kegiatan ini dilaksanakan seiring dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan, banyak penduduk yang belum melakukan perekaman, sudah menjadi penduduk daerah lain tetapi tidak melakukan proses pindah secara resmi, dan pemanfaatan data untuk kepentingan masyarakat dan SKPD.

Kemendagri sudah mengirim surat bahwa KTP elektronik diwajibkan selambatnya 30 September  2016, kemudian masih banyak warga di Kabupaten Kulonprogo yang belum melakukan mutasi resmi. 

Harapannya, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, akan terwujud tertib administrasi kependudukan, dan meningkatnya pemahaman terhadap kebijakan administrasi kependudukan. “Peserta diharapkan dapat memanfaatkannya untuk bisa sambung rasa, sharing,” kata Djulistyo.

Terkait wajah baru kantor untuk pelayanan, Djulistyo berani tampil beda  termasuk pengecatan tidak seperti SKPD lainnya. “Dulu ada yang bilang pelayanan bagus, tapi kantor seperti kandang ayam,” katanya.

Bupati Kulonprogo dr.H. Hasto Wardoyo,Sp.OG(K) berterimakasih dan mengapresiasi kinerja Dinas Dukcapil dan atas pelayanan kepada yang mendapat apresiasi, tidak hanya dari Pemerintah Pusat, warga bahkan dari Tim Independen. “Tim independen  survey kepuasan publik di Kulonprogo, rangking satu catatan sipil,” kata Bupati.

Kepada masyarakat diharapkan harus realtime, harus update memperbarui administrasi  apabila terjadi perubahan di lapangan. Setiap ada perubahan harus segera dilaporkan, Seperti ada yang lahir segera laporkan. Bahkan di daerah lain ada yang akte kelahiran jadi sebelum bayi pulang dari rumah sakit., “Kulonprogo mestinya bisa,” kata Bupati.

Perubahan harus segera dilakukan, karena banyak warga yang mengalami kesulitan mengurus sesuatu karena secara administrasi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Anak yang ada di pondok pesantren yang lama tinggal di Kulonprogo-pun diharapkan juga  dapat tertib administrasi, karena seperti saat sakit, pemerintah tidak dapat membantu pengobatan karena secara administrasi bukan warga Kulonprogo.

Kepada para peserta sosialisasi, diharap ikut mensosialisasikan kepada para tetangga Jika masih yang belum tercatat, dan Bupati juga mengimbau sudah tidak ada lagi yang tidak tercatat. Tanah saja sebentar lagi tidak boleh ada yang tidak tercatat.

Pelayanan KTP perlu proaktif . Kulonprogo bersyukur, karena capaian melebihi kota, yang nota bene jaraknya lebih dekat di kota. Untuk proaktif, Pemkab Kulonprogo juga ada program mendekatkan layanan kepada masyarakat, seperti akan ada layanan/ outlet di wilayah Galur dan di wilayah Utara di Kalibawang. 

“Spiritnya memberi layanan publik agar layanan terjangkau baik, agar tidak ada seorangpun yang tidak tercatat di Kulonprogo,” kata Bupati Hasto.

Bupati juga berterimakasih seluruh SKPD, tokoh masyarakat dan  warga yang sudah ikut membantu program yang selama ini dijalankan. Menjelang habis masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati 2011-2016, bila ada banyak hal yang kurang berkenan, meminta maaf, dan sebagai manusia biasa tidak bisa sempurna.   (MC Kulonprogo/toeb)