Pengentasan Kemiskinan Tak Boleh Saling Tunggu

Semarang, InfoPublik –  Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP meminta bupati/ walikota yang baru saja dilantik untuk serius menekan kemiskinan di Jawa Tengah yang saat ini masih tinggi.  Apalagi, masih ada 15 daerah yang berada di zona merah atau di bawah persentase kemiskinan nasional maupun provinsi.

Ke 15 kabupaten tersebut adalah Kabupaten Blora yang tercatat sekitar 14,64 persen, Grobogan (14,87 persen), Cilacap (15,24 persen), Purworejo (15,44 persen), Klaten (15,60 persen), Demak (15,72 persen), Sragen (15,93 persen), Banyumas (18,44 persen), Banjarnegara (18,71 persen), dan Pemalang (19,27 persen). Selain itu juga Purbalingga (20,53 persen), Brebes (20,82 persen), Rembang (20,97 persen), Kebumen (21,32 persen), serta Kabupaten Wonosobo (22,08 persen).

“Kemiskinan nomor satu, itu kalau kita ngomongnya nanti-nanti tidak akan selesai karena itu butuh ngomong yang secara sistematis bisa dilaksanakan, diroyok, dan fokus,” katanya, saat melantik 17 Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2015, di Lapangan Pancasila (Simpanglima), Rabu (17/2).

Diakui, mengatasi kemiskinan membutuh waktu yang sangat lama. Sehingga perlu dilakukan penanganan secara sistematis, fokus dan dikeroyok antarsektor dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Sehingga penanganannya dapat sejalan dan sinergi dengan penanganan kemiskinan nasional. Karenanya, pengentasan kemiskinan tidak boleh saling menunggu karena kemiskinan juga merupakan salah satu indikator kegagalan pembangunan.

Agar pengentasan kemiskinan dapat berjalan optimal, lanjut Ganjar, perlu adanya data yang mutakhir dan valid. Tim dari Sekretariat Wakil Presiden sendiri berjanji data tersebut akan tersedia pada akhir Februari tahun ini. Setelah itu segera dibahas upaya penanganan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Ganjar mengusulkan adanya jaminan kesejahteraan bagi warga miskin yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara, bagi warga miskin yang bisa diberdayakan akan dibantu dengan tiga hal, yakni pelatihan, pendampingan, dan pemberian akses permodalan, baik melalui KUR yang jumlahnya mencapai Rp 500 miliar untuk Provinsi Jawa Tengah, maupun perkreditan dari Bank Jateng.

“Satu datanya dulu, nanti dari data itu kalau mereka miskin sekali dan tidak bisa berbuat apa-apa, maka yang bisa dilakukan adalah kita jamin hidupnya sampai meninggal. Tapi mereka yang masih bisa diberdayakan, satu harus dengan pelatihan, dua dengan pendampingan, dan tiga memberikan akses modal,” ujarnya.

Dalam pelantikan bupati/ walikota terpilih tersebut Ganjar juga menekan percepatan penyelesaian masalah bencana banjir yang masih melanda di sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Kebumen, Purbalingga, dan Kudus. Selain itu, Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) yang turunnya masih belum signifikan dari 711 kasus pada 2014 menjadi 619 kasus pada 2015.

Untuk itu gubernur memberi amanah khusus untuk menyelesaikan masalah AKI di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Pemalang, Kendal, Boyolali, Sukoharjo, Purbalingga, Blora, Wonogiri, Klaten, Kebumen, dan Wonosobo.(humas jateng/Mcjateng/Kus)