:
Oleh MC Kota Bandung, Kamis, 7 Januari 2016 | 16:01 WIB - Redaktur: Tobari - 573
Bandung, InfoPublik – Walikota Bandung M Ridwan Kamil menilai selama ini ada yang salah dalam pemungutan retribusi yang dilakukan PD Kebersihan Kota Bandung. Ia beranggapan mungkin selama ini ada sistem yang salah dalam hal penarikan retribusi, sehingga PD Kebersihan selalu harus disubsidi oleh pemerintah kota.
"Selama ini PD Kebersihan menagih retribusi per kepala keluarga, bagaimana jika yang anggota keluarganya banyak, rumahnya besar, sampahnya banyak dibandingkan keluarga kecil, masa biayanya harus disamakan,” katanya dalam arahannya raat Raker PD. Kebersihan Kota Bandung untuk tahun 2016, di Cihideung, Kamis (7/1).
Dalam rapat kerja yang dihadiri anggota Komisi B DPRD Kota Bandung dan jajaran direksi PD Kebersihan Kota Bandung itu, Walikota Ridwan Kamil melemparkan wacana sistem retribusi berkeadilan, dimana setiap orang bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri.
Ridwan menilai selama ini ada yang salah dalam pemungutan retribusi yang dilakukan PD Kebesihan, dengan menagih retribusi per kepala keluarga, sehingga biaya sampah disamakan antara rumah besar dengan keluarga banyak dengan rumah kecil dengan anggiat keluarga sedikit.
Seharusnya yang dilakukan adalah pemungutan perkapita, setiap kepala bertanggung jawab terhadap sampahnya, bisa dibayangkan jika penduduk Bandung dihitung dua juta jiwa, per orang membayar sedikitnya Rp2.000 per bulan.
“Maka akan didapat Rp4 miliar per bulan dikali setahun dan hasilnya Rp48 miliar. Itu bisa dilakukan dengan syarat pelayanan optimal dari PD Kebersihan," kata Ridwan.
Lebih lanjut dikatakan, yang seharusnya mengurus sampah dari rumah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah jaringan-jaringan PD Kebersihan dan bukan dari RW, sehingga personel dari bawah mempunyai kedisiplinan dan profesionalitas agar tidak ada sampah yang tidak terangkut mulai dari rumah.
Menurutnya, sistem retribusi yang dilakukan PD Kebersihan saat ini kurang baik, di tingkat RW memungut retribusi kurang profesional sehingga angkanya ada yang beda beda.
“Saran saya tidak boleh ada masyarakat yang memungut, dan harus dilakukan oleh PD Kebersihan, dan PD Kebersihan membayar tukang sampah dari rumah ke TPS, tidak hanya dari TPS ke TPA," ujarnya.
Di lain hal, Ridwan mengapresiasi capaian kinerja PD Kebersihan Kota Bandung yang berhasil mereformasi sehingga Bandung dapat meraih Adipura, "Dari empat BUMD yang paling membahagiakan saya adalah kineja PD Kebersihan, mempunyai inovasi yang banyak, para pemimpinnya mau terjun langsung ke lapangan, prestasi 2015 harus lebih ditingkatkan,"jelasnya.
Terkait raihan Adipura Ridwan mengatakan, dari sekitar 150 penghargaan yang teristimewa adalah ini karena hasil dari akumulasi keringat dan kerja keras warga Bandung, di dalamnya ada Camat Lurah RT RW BPLH PD Kebersihan dan lainnya.
“Saya bermimpi raihan ini harus menjadi biasa saja karena kebersihan adalah keharusan, kebersihan bukan untuk mengejar Adipura tapi sudah juara untuk anak cucu kita, untuk anak anak muda tunjukkan kecintaan pada kota Bandung dengan aksi dan solusi," katanya. (mc bandung/toeb)
