:
Oleh MC Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 7 Januari 2016 | 13:49 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 406
Banyumas, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pembangunan akses jalan baru menuju Jembatan Linggamas. Pembangunan jalan tersebut diharapkan dapat lebih memudahkan akses perekonomian di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Drs. H. Heru Sudjatmoko, MSi menyampaikan keberadaan Jembatan Semarang, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menambah alokasi bantuan keuangan (bankeu) untuk kabupaten/kota dan pemerintah desa yang berada di Jawa Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan pada acara Penyerahan Dokumen Pelaksanaan APBD (DPA) SKPD, Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah TA 2016 di Gedung Gradhika Bakti Praja, Rabu, (6/1).
“Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar Rp 2,299 triliun naik Rp 351,94 miliar atau 18,07 persen dibandingkan belanja bantuan keuangan APBD induk 2015,” kata Sekda Provinsi Jawa Tengah, Dr. Ir. Sri Puryono KS MP saat membacakan laporan.
Sri menjelaskan, bankeu untuk kabupaten/kota sebesar Rp 2,09 triliun digunakan untuk sarana prasarana, bidang pendidikan, dan bantuan lainnya seperti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), pengembangan ekonomi lokal melalui penguatan FEDEP (Forum for Economic Development and Employment Promotion), dan pengembangan sistem informasi pembangunan daerah. Sedangkan bankeu untuk desa yang total berjumlah Rp 194,16 miliar digunakan untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan, rintisan desa berdikari, dan peningkatan ketahanan masyarakat desa.
Acara penyerahan DPA di tahun 2016, lanjut Sri Puryono, berbeda dengan tahun sebelum. Jika di tahun sebelumnya bersamaan dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN yang dilaksanakan pada 17 Desember 2015 lalu, maka tahun ini tidak berbarengan karena pengesahan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2016 sedikit terlambat. Meski demikian, Sri Puryono memastikan keterlambatan yang terjadi tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan.
“Walaupun terlambat, namun dipastikan tidak akan mengganggu pelaksanaan kegiatan, karena kegiatan sudah dapat dimulai sesuai dengan rencana kerja operasional (RKO),"ujarnya.
Dalam acara penyerahan DPA SKPD, alokasi bantuan keuangan kepada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah TA 2016, Kabupaten Blora menjadi penerima bankeu tertinggi sebesar Rp 113,06 miliar diikuti oleh Kabupaten Kudus sebesar Rp 102,77 miliar, sedangkan penerima bankeu terkecil diterima oleh Kota Magelang sebesar Rp 14,18 miliar. Adapun untuk bankeu pemerintah desa penerima tertinggi diperoleh di Kabupaten Klaten sebesar Rp 38,70 miliar. Sementara terendah diperoleh di Kabupaten Pemalang yakni Rp 1,51 miliar.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo SH MIP dalam sambutannya meminta kepada SKPD, bupati/walikota yang sudah menerima DPA dan bankeu bisa langsung melakukan percepatan program yang telah disusun, khususnya untuk infrastruktur. Dirinya tidak ingin proses lelang proyek pembangunan infrastruktur menjadi tertunda-tunda lantaran lamanya proses lelang tersebut. “Saya berharap proyek yang sudah bisa dilelang cepat-cepat dilelang,"jelasnya.
Ganjar berharap di tahun 2016 seluruh pekerjaan pembangunan dapat dipercepat agar serapan anggaran bisa lebih efektif dan tepat sasaran. “Nah mudah-mudahan percepatan ini bisa dibantu oleh teman-teman (bupati/walikota) agar performance kita bisa lebih baik dan tentu saja serapan anggaran ini bisa efektif betul,”ujarnya. (Humas jateng/MCjateng/eyv)
