BMKG Siapkan Langkah Antisipasi Hadapi Musim Hujan 2026/2027
Peringatan dini curah hujan November 2026 (InfoBMKG)
Jakarta, InfoPublik – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah menjelang puncak musim hujan 2026/2027.
Upaya tersebut meliputi penyediaan informasi peringatan dini, pemantauan cuaca ekstrem dan siklon tropis, serta koordinasi operasi modifikasi cuaca (OMC) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Antisipasi Bencana Alam bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/11/2026). Rapat tersebut membahas perkembangan kondisi kebencanaan, upaya mitigasi, serta langkah strategis penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia.
Faisal menjelaskan, sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026. Namun, awal musim hujan tahun ini mengalami kemunduran sekitar 20–30 hari dibandingkan kondisi normal.
Puncak musim hujan diprakirakan berlangsung selama tiga bulan, yakni Desember 2026 hingga Februari 2027, dengan sifat hujan secara umum berada pada kategori normal.
“Artinya, hujan yang jatuh itu sama dengan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir, tetapi durasinya lebih pendek sehingga memerlukan antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrem,” kata Faisal.
Untuk mendukung kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat, BMKG menyediakan peringatan dini berbagai potensi bahaya melalui laman bmkg.go.id/peringatan-dini. Cakupannya meliputi potensi curah hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami.
Khusus untuk curah hujan, BMKG menyediakan peringatan dini nowcasting atau prakiraan jangka pendek hingga tiga sampai enam jam ke depan pada tingkat kecamatan. Informasi tersebut menunjukkan wilayah dengan status waspada, siaga, hingga awas.
BMKG juga menyediakan prakiraan cuaca harian hingga tujuh hari ke depan, prakiraan dasarian hingga sepuluh hari ke depan, serta informasi bulanan. Berbagai prakiraan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Data prakiraan menjadi dasar koordinasi BMKG dan BNPB untuk mengidentifikasi wilayah serta waktu yang berpotensi mengalami hujan ekstrem, banjir, maupun tanah longsor. Dengan demikian, langkah antisipasi dapat disiapkan secara lebih terarah sesuai kondisi dan tingkat ancaman di setiap wilayah.
“Informasi tersebut akan diterjemahkan. Saat ini tim kami mengidentifikasi di kecamatan mana terjadi curah hujan ekstrem, kemudian banjir dan longsor akan terjadi di mana dan kapan. Ini untuk selanjutnya dapat kita lakukan antisipasi,” jelas Faisal.
Selain penyediaan informasi meteorologi, mitigasi bencana hidrometeorologi membutuhkan dukungan penataan wilayah, kesiapan infrastruktur, dan koordinasi lintas instansi. Dalam hal ini, BMKG turut mendukung upaya pengurangan risiko melalui pelaksanaan OMC bersama BNPB.
Faisal menjelaskan, pelaksanaan OMC dapat dilakukan ketika pemerintah provinsi menetapkan status siaga darurat. Dalam skema tersebut, BNPB menjadi pelaksana operasi dengan supervisi teknis dari BMKG. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi atmosfer dan kebutuhan wilayah sasaran, terutama untuk mengurangi risiko hujan ekstrem di kawasan rawan bencana.
BMKG juga terus memantau potensi siklon tropis menjelang akhir 2026 hingga awal 2027. Menurut Faisal, pada akhir tahun ini potensi siklon tropis diprakirakan lebih didominasi dari belahan bumi utara. Sementara itu, pada awal 2027, aktivitas siklon tropis diprakirakan lebih didominasi dari belahan bumi selatan atau wilayah di selatan garis khatulistiwa.
“Walaupun Indonesia secara teoritis bukan negara yang mengalami siklon tropis sehebat di Jepang, misalnya, atau di Filipina, tetapi dengan adanya perubahan iklim, kejadian-kejadian ekstrem ini tetap harus kita antisipasi. Kita semua akan berupaya untuk mengendalikan dan juga mengantisipasi dampaknya agar seminimal mungkin dialami oleh masyarakat luas,” ungkap Faisal.
Lebih lanjut, BMKG memberikan dukungan informasi meteorologi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRRP) di tiga provinsi. Dukungan tersebut juga disampaikan kepada BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai bahan koordinasi untuk menyiapkan langkah penanganan dan mengantisipasi risiko bencana selama musim hujan.
“Setiap hari, bahkan setiap jam, BMKG terus memberikan dukungan kepada Kemendagri sebagai ketua Satgas PRRP percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut. Informasi ini juga disampaikan kepada BNPB dan Kementerian PU agar kita semua dapat bersiap menghadapi masuknya musim hujan dengan kesiapsiagaan yang lebih baik,” pungkasnya. (Sumber: BMKG)
