BKN kembali memfasilitasi program profiling atau pemetaan kompetensi secara gratis bagi 1.255 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru secara daring, Senin (28/9/2026).
Jakarta, InfoPublik – Sebagai wujud komitmen dalam merealisasikan target nasional pemetaan 600.000 pegawai secara gratis hingga penghujung tahun ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali memfasilitasi program profiling bagi 1.255 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Agenda yang diselenggarakan secara daring pada Senin (28/9/2026) ini melengkapi capaian kepesertaan instansi tersebut.
Jika diakumulasikan sejak tahun 2025, Pemerintah Kota Pekanbaru tercatat telah mengikutsertakan total 1.509 pegawainya untuk membedah kompetensi melalui instrumen penilaian Computer Assisted Competency Test (CACT) maupun PRO-ASN.
Kepala BKN, Prof. Zudan, menegaskan, instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus memanfaatkan fasilitasi tanpa biaya ini secara maksimal. Ia menyoroti, program profiling ini tidak dirancang sekadar sebagai formalitas tahapan asesmen belaka, melainkan instrumen krusial untuk mengenali potensi riil aparatur.
Prof. Zudan merinci, pemetaan ini menjadi fondasi esensial dalam membangun tata kelola manajemen talenta birokrasi yang berbasis data.
Melalui intervensi sistem ini, BKN mampu mengukur talent DNA, rencana karier, hingga tingkat literasi digital masing-masing pegawai, sehingga eksekusi pengembangan dan penempatan sumber daya manusia dapat berjalan jauh lebih terukur.
Kebijakan pro-ASN yang diinisiasi oleh BKN ini disambut dengan visi yang selaras oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar. Ia memandang keikutsertaan massal yang dikoordinasikan bersama Kantor Regional XII BKN Pekanbaru ini sebagai pijakan awal yang sangat fundamental bagi pemerintah daerah.
Melalui pemetaan tersebut, pimpinan daerah akan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai peta kekuatan sumber daya manusianya.
Markarius secara khusus berpesan kepada seluruh peserta bahwa asesmen ini tidak diciptakan untuk menjatuhkan sanksi administratif, melainkan sebagai wadah evaluasi reflektif agar pemetaan potensi aparatur dapat berjalan jujur dan objektif.
Ke depannya, integrasi hasil profiling ini akan langsung bermuara pada pembentukan talent pool atau kelompok suksesi talenta yang diklasifikasikan secara ketat berdasarkan rekam jejak kinerja.
Para pegawai juga diberikan kemudahan akses untuk memantau langsung rapor evaluasinya melalui sistem Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat maupun melalui genggaman aplikasi ASN Digital.
Berbekal basis data yang komprehensif tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan mampu merumuskan kebijakan mutasi, promosi, dan pengembangan karier birokrasinya secara lebih profesional dan meritokratis. (Humas BKN)
