Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo saat menjadi Inspektur Upacara dalam Upacara Peringatan Hari Bhakti Postel Ke-81 di Halaman Kantor Pusat PT Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat. (foto: Humas Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong pembangunan konektivitas digital tidak berhenti pada upaya menghubungkan masyarakat dengan jaringan internet, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi pendidikan, pelaku usaha, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo, mengatakan, keberhasilan pembangunan konektivitas perlu diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat setelah memperoleh akses digital.
“Yang perlu terus kita tanyakan bukan hanya seberapa jauh Indonesia telah terhubung, tetapi apa yang berubah setelah masyarakat itu terhubung,” ujar Angga dalam Peringatan Hari Bhakti Postel ke-81 di Halaman Kantor Pusat PT Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Minggu (27/9/2026).
Menurut Angga, konektivitas merupakan bagian dari transformasi digital yang harus berjalan beriringan dengan perluasan peluang ekonomi, inovasi, serta penguatan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.
Ia menilai akses digital harus mampu membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk dalam memperoleh pendidikan, memperluas pasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengakses layanan publik.
“Apakah anak-anak memperoleh akses belajar yang lebih baik? Apakah UMKM mendapatkan pasar yang lebih luas? Apakah masyarakat semakin mudah memperoleh layanan publik? Dan apakah teknologi membuka lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan?” tegasnya.
Angga mengatakan penguatan kedaulatan digital membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan seluruh insan pos, telekomunikasi, dan informatika (postel). Pemerintah berperan menyiapkan arah dan ekosistem, industri menghadirkan investasi dan inovasi, sedangkan insan postel memastikan teknologi dapat hadir dan dimanfaatkan masyarakat.
“Kedaulatan digital tidak dibangun pemerintah sendirian. Pemerintah menyiapkan arah dan ekosistemnya. Industri menghadirkan investasi dan inovasi. Sementara seluruh insan postel memastikan teknologi benar-benar hadir dan bekerja untuk masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, semangat membangun konektivitas digital saat ini memiliki kesinambungan dengan perjuangan para pemuda Indonesia 81 tahun lalu yang mengambil alih jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung dari pemerintah Jepang.
Jika dahulu perjuangan dilakukan untuk menguasai sarana komunikasi, kini tantangannya adalah memastikan teknologi dikuasai dan dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Tugas kita sekarang adalah memastikan Indonesia mampu membangun, menguasai, dan memanfaatkan kemajuan digital untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari terus bergerak bersama, menghubungkan Indonesia, memberdayakan masyarakat, dan menjaga ruang digital kita,” pungkas Angga.
