Jakarta, InfoPublik – Wakil Perdana Menteri Malaysia, YAB Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamid mendorong negara-negara di kawasan untuk memperkuat konektivitas ekosistem halal global, tidak berhenti pada penguatan standar dan sertifikasi, tetapi mampu mengubah kepercayaan konsumen menjadi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi bersama.
Hal itu disampaikan Ahmad Zahid dalam The 5th Halal 20 (H20) Summit 2026 di Jakarta, Jumat (19/9/2026). Forum yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tersebut mengusung tema “Bridging Bridges: Connecting Nations and Stronger Partnerships through Global Halal Trade & Economy” dan berlangsung pada 18–20 September 2026.
Ahmad Zahid mengatakan, perkembangan ekonomi halal global menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk halal terus tumbuh. Menurutnya, ekonomi halal global telah menjadi salah satu kekuatan fundamental dalam perekonomian dunia dengan kepercayaan konsumen sebagai salah satu karakteristik utama produk halal. “Ekonomi halal global telah berkembang menjadi sebuah kekuatan fundamental. Kepercayaan konsumen telah menjadi karakteristik utama dari produk halal,” ujar Ahmad Zahid.
Ia menyebut, sektor ekonomi Islam secara global telah mencapai sekitar 2,6 triliun dolar AS dan diproyeksikan tumbuh menjadi sekitar 3,5 triliun dolar AS pada 2030. Dari angka tersebut, sektor makanan halal menyumbang sekitar 1,4 triliun dolar AS.
Menurut Ahmad Zahid, angka tersebut bukan sekadar menunjukkan besarnya pasar, tetapi juga menggambarkan peluang perdagangan halal yang dapat dikembangkan melalui inovasi, teknologi, regulasi, serta konektivitas antarnegara. “Pertumbuhan ini menunjukkan potensi nyata dari perdagangan halal, produk halal, serta perkembangan teknologi dan regulasi yang mendukungnya,” katanya.
ASEAN Punya Pasar Besar
Ahmad Zahid menilai kawasan ASEAN memiliki posisi strategis untuk menangkap peluang pertumbuhan ekonomi halal global. Dengan populasi Muslim yang besar, kawasan tersebut memiliki basis pasar sekaligus sumber produksi yang potensial. “ASEAN secara strategis berada pada posisi yang sangat baik untuk menangkap potensi ini. Dengan lebih dari 240 juta populasi Muslim, kita sudah memiliki skala pasar yang luar biasa,” ujarnya.
Karena itu, menurutnya, tantangan utama yang dihadapi negara-negara di kawasan bukan lagi mengenai ada atau tidaknya permintaan terhadap produk halal. Tantangan berikutnya adalah membangun konektivitas agar pertumbuhan tersebut dapat ditangkap dan dikembangkan secara bersama.
Ia menekankan pentingnya harmonisasi standar, sertifikasi, dan akreditasi halal antarnegara. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi duplikasi proses, serta memperluas akses produk halal ke pasar internasional. “Pertanyaannya adalah apakah kita cukup terhubung untuk menangkap pertumbuhan tersebut bersama-sama,” katanya.
Ahmad Zahid mengatakan, masa depan industri halal tidak hanya ditentukan oleh negara yang memiliki standar sertifikasi paling kuat. Lebih jauh, kemampuan membangun jejaring perdagangan dan kerja sama antarnegara menjadi faktor penting. “Masa depan halal tidak akan ditentukan hanya oleh siapa yang memiliki standar paling kuat, melainkan oleh siapa yang dapat mengubah kepercayaan menjadi perdagangan, konektivitas, dan pertumbuhan bersama,” tegasnya.
Malaysia Dorong Ekosistem Halal Lebih Terintegrasi
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Zahid juga memaparkan pengalaman Malaysia dalam mengembangkan ekosistem halal selama lebih dari lima dekade. Menurutnya, Malaysia telah berinvestasi pada aspek standar, sertifikasi, tata kelola, hingga pengakuan internasional.
Saat ini, Malaysia mengakui 96 lembaga sertifikasi halal luar negeri yang berada di 49 negara. Menurut Ahmad Zahid, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membangun kepercayaan terhadap sistem sertifikasi halal sekaligus memperluas pengakuan internasional.
Namun, ia menegaskan bahwa sertifikasi tidak boleh menjadi tujuan akhir dalam pengembangan industri halal. “Kita tidak boleh berhenti hanya pada menjaga integritas sertifikasi. Kita harus menanyakan pertanyaan yang lebih praktis: apa yang terjadi pada bisnis setelah mereka mendapatkan sertifikat halal?” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Malaysia mulai melakukan sejumlah penguatan sistem, antara lain memperpendek waktu proses sertifikasi, memperkenalkan halal on track sebagai panduan bagi pelaku usaha, memperkuat digitalisasi, serta mendorong keberadaan eksekutif halal penuh waktu untuk memastikan kepatuhan terhadap standar.
Langkah tersebut kemudian diperluas ke berbagai aspek ekosistem industri halal, mulai dari kawasan industri halal, logistik, bahan baku strategis, keuangan Islam, teknologi, hingga akses pasar internasional. “Karena bagi saya, sertifikat halal bukanlah akhir dari perjalanan,” katanya.
Menurut Ahmad Zahid, sertifikasi harus menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, membangun kepercayaan konsumen, serta terhubung dengan rantai pasok halal global.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang menjadi tuan rumah H20 2026. Menurutnya, penyelenggaraan forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama dan konektivitas negara-negara dalam mengembangkan perdagangan serta ekonomi halal global.
Ahmad Zahid berharap kerja sama Indonesia, Malaysia, dan negara-negara mitra lainnya dapat terus diperkuat melalui penyelarasan standar, pengakuan sertifikasi, pengembangan teknologi, dan pembukaan akses pasar.
Dengan konektivitas yang lebih kuat, industri halal di kawasan diharapkan tidak hanya menjadi pasar konsumsi, tetapi juga berkembang sebagai kekuatan produksi, perdagangan, investasi, dan inovasi yang memberikan manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat.
