Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto saat membuka Forum Sinergi Pemulihan Penyelenggaraan 20 Mal Pelayanan Publik Pascabencana di Jakarta, Rabu (16/9/2026) mengatakan, bencana yang melanda sejumlah wilayah tersebut menjadi ujian nyata atas kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. (Foto: KemenPAN RB)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong percepatan pemulihan penyelenggaraan 20 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan publik selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto saat membuka Forum Sinergi Pemulihan Penyelenggaraan 20 Mal Pelayanan Publik Pascabencana di Jakarta, Rabu (16/9/2026) mengatakan, bencana yang melanda sejumlah wilayah tersebut menjadi ujian nyata atas kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. “Dalam kondisi darurat seperti ini, masyarakat tidak boleh dibiarkan menunggu tanpa kejelasan. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menggerakkan birokrasi secepat mungkin demi memberikan kepastian pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan bagi seluruh warga yang terdampak,” ujar Purwadi seperti yang dikutp InfoPublik, Kamis (17/9/2026).
Berdasarkan data pemantauan terkini yang disampaikan dalam forum tersebut, dari 20 MPP yang masuk dalam agenda pemulihan pemerintah, terdapat delapan MPP dengan tingkat gangguan tertinggi yang membutuhkan intervensi dan perbaikan segera.
Purwadi menjelaskan, pemulihan pelayanan di tengah keterbatasan pascabencana memerlukan pendekatan yang adaptif. Salah satu strategi yang didorong adalah MPP Peduli (Pelayanan Dekat Untuk Warga Lebih Inklusif), yakni upaya mendekatkan layanan prioritas kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. “Melalui layanan jemput bola, pemerintah berupaya untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan prioritas, di mana layanan dapat didekatkan kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan meskipun sarana pelayanan utama mengalami kerusakan atau belum dapat beroperasi secara optimal,” tegasnya.
Pelaksanaan MPP Peduli diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak memperoleh kembali akses terhadap layanan publik secara mudah, cepat, dan terpadu. Pendekatan ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan proses pemulihan tidak hanya berfokus pada perbaikan sarana fisik, tetapi turut memperkuat kualitas pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan warga.
Selain itu, Kementerian PANRB menekankan pentingnya inklusivitas melalui filosofi *No Wrong Door*. Prinsip tersebut menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai perhatian utama, sehingga warga tetap memperoleh akses layanan melalui mekanisme yang sesuai, meskipun menghadapi keterbatasan sarana pelayanan utama.
Purwadi menegaskan, komitmen pemulihan harus diterjemahkan ke dalam langkah kerja yang terstruktur dan memiliki batas waktu yang jelas. Ia meminta seluruh kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah daerah menunjukkan komitmen nyata dalam memastikan keberlanjutan pelayanan publik.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru mengatakan, pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga jaminan keberlangsungan fungsi pemerintahan. “Sebagai titik simpul kehadiran negara di tengah masyarakat, MPP memiliki peran yang sangat strategis. Optimalisasi peran ini mutlak diperlukan melalui penyesuaian dan pemulihan yang cepat pascabencana,” ujar Otok.
Melalui Forum Sinergi Pemulihan, Kementerian PANRB berfokus menjaga keberlangsungan pelayanan serta menjamin akses masyarakat terhadap dokumen dan bantuan yang dibutuhkan selama proses pemulihan berlangsung.
Otok Kuswandaru menjelaskan, Kementerian PANRB berkomitmen menjalankan fungsi koordinasi dan fasilitasi bersama kementerian/lembaga pengampu layanan, pemerintah daerah, pengelola MPP, serta seluruh mitra penyelenggara. Kolaborasi tersebut diperlukan agar kebutuhan pemulihan dapat segera diterjemahkan menjadi langkah konkret. “Keberhasilan forum hari ini tidak hanya diukur dari tersusunnya daftar kebutuhan atau rencana aksi, tetapi dari sejauh mana kolaborasi yang dibangun dapat diterjemahkan menjadi pelayanan yang benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak,” ujarnya.
