Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik – Perubahan kualitas pendidikan tidak selalu dimulai dari kurikulum baru. Di sejumlah daerah, perubahan justru terasa ketika ruang kelas yang sebelumnya rusak menjadi layak, peserta didik di wilayah 3T mulai mengenal pembelajaran digital, dan guru dapat menghadirkan materi yang sebelumnya sulit dijangkau.
Perubahan tersebut menjadi dampak nyata dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran yang dijalankan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, sekaligus membuka akses terhadap teknologi pembelajaran.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, sepanjang 2025 pemerintah telah merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan. Pada periode yang sama, pemerintah juga mendistribusikan perangkat Interactive Flat Panel (IFP) ke sekolah sebagai bagian dari percepatan digitalisasi pembelajaran.
“Alhamdulillah tahun 2025 revitalisasi 16.167 satuan pendidikan berjalan dengan lancar, demikian pula distribusi IFP ke sekolah-sekolah,” ujar Abdul Mu’ti, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Selasa (8/9/2026).
Menurut dia, perbaikan fasilitas pendidikan merupakan bagian dari upaya membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Lingkungan tersebut diperlukan untuk menumbuhkan iklim belajar yang humanis, inklusif, dan partisipatif. Program revitalisasi juga menjadi bagian dari gerakan ASRI, yakni Aman, Sehat, Resik, dan Indah, yang dicanangkan pemerintah untuk membangun lingkungan pendidikan yang lebih baik.
Dampak digitalisasi paling terasa di daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber belajar dan tenaga pendidik. Salah satunya Kabupaten Keerom, Papua. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom, Deivy Regar, mengatakan revitalisasi membuat lingkungan belajar lebih nyaman bagi guru dan peserta didik. Sementara itu, dukungan digitalisasi memberikan pengalaman belajar baru bagi anak-anak di wilayah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Digitalisasi juga membawa dampak yang sangat baik, membawa suasana yang baru untuk anak-anak kami khususnya kami di daerah 3T,” kata Deivy.
Menurut dia, pembelajaran yang sebelumnya lebih banyak berlangsung secara konvensional kini mulai memanfaatkan teknologi. Peserta didik memperoleh akses terhadap pengalaman belajar yang lebih beragam dan sesuai dengan perkembangan zaman.
Namun, Deivy mengingatkan bahwa penyediaan perangkat digital perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas guru. Teknologi tidak akan memberikan dampak maksimal jika pendidik belum memiliki kemampuan untuk menggunakannya sebagai bagian dari strategi pembelajaran.
Persoalan keterbatasan tenaga pendidik juga mendorong pemerintah daerah mengembangkan model pembelajaran yang lebih adaptif. Di Kalimantan Tengah, misalnya, dikembangkan Kelas Digital Huma Betang yang memanfaatkan pembelajaran hibrida untuk menjembatani keterbatasan guru di sejumlah wilayah.
Dengan dukungan konektivitas internet dan perangkat Starlink dari pemerintah provinsi, guru dapat mengajar peserta didik yang berada di lokasi berbeda. Model tersebut memungkinkan mata pelajaran tertentu tetap diberikan meskipun sekolah menghadapi keterbatasan guru bidang studi.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menilai revitalisasi dan digitalisasi dapat menjadi instrumen untuk memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah pedalaman.
“Program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan ini adalah harapan baru bagi kita, khususnya anak-anak pedalaman di Kalimantan Tengah. Dengan adanya program revitalisasi dan digitalisasi itu bisa menyamaratakan kualitas pembelajaran antara yang di kota, pedesaan, maupun pedalaman,” ujarnya.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar mengganti papan tulis dengan layar digital. Jika didukung konektivitas dan kompetensi guru, teknologi dapat menjadi jembatan ketika sekolah tidak memiliki sumber daya yang sama dengan sekolah di perkotaan.
Manfaat revitalisasi juga terlihat di Provinsi Banten. Sebanyak 110 sekolah di wilayah tersebut menjadi penerima manfaat program pada 2025. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Jamaluddin, mengatakan sejumlah sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan atau belum memiliki ruang kelas yang memadai kini dapat menghadirkan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan kondusif.
“Sekolah yang tadinya di daerah selatan seperti Lebak, Pandeglang, termasuk di kota juga, sekolah yang rusak, tidak punya RKB (Ruang Kelas Baru), sekarang anak-anak kita sekolah dengan nyaman dan kondusif,” kata Jamaluddin.
Dukungan pemerintah daerah juga diberikan melalui APBD Provinsi Banten untuk memperkuat pelaksanaan program revitalisasi. Di sekolah yang telah menerima dukungan digitalisasi, keberadaan IFP turut mengubah pola interaksi pembelajaran. Perangkat tersebut memungkinkan guru menyajikan materi secara lebih interaktif, termasuk mendukung pembelajaran bagi peserta didik yang mengikuti kegiatan belajar dari rumah.
Meski memberikan peluang baru, digitalisasi pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kesiapan infrastruktur daerah. Hal itu dirasakan Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya, Ertinus, mengatakan revitalisasi menjadi harapan bagi sekolah-sekolah di wilayahnya, terutama setelah daerah tersebut menghadapi konflik berkepanjangan. Namun, pengembangan pembelajaran digital masih menghadapi persoalan mendasar berupa keterbatasan jaringan internet dan ketersediaan listrik.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa digitalisasi pendidikan tidak cukup hanya dengan mendistribusikan perangkat. Sekolah membutuhkan ekosistem pendukung berupa listrik, konektivitas internet, perangkat yang sesuai kondisi geografis, serta guru yang mampu memanfaatkannya.
Karena itu, keberlanjutan program revitalisasi dan digitalisasi perlu mempertimbangkan karakteristik setiap daerah. Pendekatan yang efektif di wilayah perkotaan belum tentu dapat diterapkan dengan cara yang sama di daerah pedalaman atau wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program bukan semata-mata jumlah sekolah yang direvitalisasi atau perangkat digital yang didistribusikan. Ukurannya adalah seberapa jauh perubahan tersebut membuat guru lebih mudah mengajar dan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik.
Dari ruang kelas yang lebih layak di Banten, pembelajaran hibrida di pedalaman Kalimantan Tengah, hingga akses digital bagi anak-anak di Keerom, revitalisasi dan digitalisasi menunjukkan satu pesan penting: pemerataan pendidikan tidak hanya membutuhkan pembangunan sekolah, tetapi juga memastikan setiap anak, di mana pun berada, memiliki kesempatan belajar dengan fasilitas dan dukungan yang memadai.
