Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030 sebagai bagian dari upaya mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2050. Sektor transportasi menjadi fokus utama karena menyumbang 52 persen dari total emisi langsung di Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di Jakarta, Kamis (20/8/2026). “Jakarta butuh sistem mobilitas yang dapat memperluas akses, meningkatkan produktivitas, menurunkan emisi, dan menghubungkan kawasan metropolitan sebagai satu kesatuan ekonomi. Arah ini menjadi dasar low-carbon mobility transformation yang sedang kami bangun,” ujar Pramono.

Menurutnya, tingginya emisi sektor transportasi tidak terlepas dari ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Kondisi tersebut juga berdampak pada kemacetan, kualitas udara, produktivitas, efisiensi, kualitas hidup masyarakat, dan daya saing kota.

Untuk mencapai target NZE 2050, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan peta jalan dekarbonisasi. Khusus sektor transportasi, pemerintah menargetkan pangsa transportasi publik mencapai 55 persen pada 2045.

Target tersebut ditempuh melalui dua pendekatan, yakni Pull Strategy untuk meningkatkan daya tarik transportasi publik dan Push Strategy untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.  “Pull Strategy diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik transportasi publik. Langkah tersebut dilakukan melalui ekspansi rute Transjabodetabek, MRT dan LRT, transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat, pengembangan Transit-Oriented Development (TOD) dan Park and Ride, serta peningkatan fasilitas pedestrian, jalur sepeda, dan transportasi air,” jelas Pramono Anung.

Sementara itu, Push Strategy dilakukan melalui sejumlah kebijakan untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, antara lain ganjil-genap, disinsentif parkir bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, Low Emission Zone, hingga Electronic Road Pricing.

Pemprov DKI juga mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui gerakan Rabu Naik Angkutan Umum dan Jumat Hari Bersepeda bagi ASN Jakarta.

Percepat Elektrifikasi Transportasi

Selain mendorong peralihan masyarakat ke transportasi publik, Pemprov DKI Jakarta mempercepat transisi hijau melalui elektrifikasi transportasi publik.  “Saat ini, Jakarta memiliki 500 bus listrik. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 10.047 bus listrik pada 2030 atau seluruh armada TransJakarta terelektrifikasi,” ungkap Pramono.

Perluasan jaringan transportasi publik juga terus dilakukan. LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome–Manggarai ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026. Sementara itu, MRT Fase 2A ditargetkan mencapai Monas pada 2027 dan dilanjutkan hingga Kota pada 2029.

Pengembangan jaringan tersebut turut diikuti pembangunan kawasan berbasis Transit-Oriented Development (TOD), antara lain Blok M Hub dan Dukuh Atas.

Transformasi transportasi Jakarta juga didukung pemanfaatan teknologi dan data. Penerapan Intelligent Transportation Systems (ITS) diarahkan untuk membantu pengelolaan lalu lintas secara lebih cerdas dan tepat sasaran. “Intervensi ITS telah berkontribusi terhadap pengurangan lebih dari 8,7 juta ton CO₂e,” kata Pramono.

Jakarta juga memperkuat smart mobility melalui integrasi pembayaran digital dan jaringan pengumpan Mikrotrans untuk meningkatkan konektivitas first-mile dan last-mile.

Pramono Anung menegaskan, dekarbonisasi sektor transportasi tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pertumbuhan kota.

Upaya tersebut, menurutnya, membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.  “Melalui IITS 2026, Jakarta hadir sebagai living laboratory yang terus belajar dari kebijakan, inovasi, dan tantangan yang kami hadapi. Kami siap berbagi pengalaman dan membangun kemitraan bersama kota-kota lain,” pungkasnya.