Ketua DPR RI: Ruang Digital Sehat Diperlukan untuk Menjaga Kualitas Demokrasi

Jakarta, InfoPublik – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menegaskan pentingnya menjaga ruang publik, termasuk ruang digital, agar tetap sehat di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya tantangan berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dapat memperuncing polarisasi.

Hal itu disampaikan Puan dalam Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung DPR-MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Menurutnya, perkembangan ruang digital telah memberikan ruang yang makin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, serta memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan lembaga negara.

Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru. Informasi yang beredar tanpa verifikasi, potongan video yang dilepaskan dari konteks, hingga kutipan palsu dapat memengaruhi persepsi publik dan memperkeruh ruang demokrasi.

“Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah,” ujar Puan.

Ia mencontohkan masih ditemukannya informasi tidak benar yang mengatasnamakan pimpinan maupun anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan rekaman lama dengan narasi baru yang tidak sesuai konteks.

Menurut Puan, kondisi tersebut perlu disikapi secara bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dalam demokrasi sehingga harus tetap dihormati. Namun, informasi yang keliru juga perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta.

“DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan,” kata Ketua DPR RI.

Puan menilai lembaga perwakilan rakyat perlu terus memperkuat keterbukaan dan komunikasi dengan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan melalui kesediaan mendengar aspirasi, merespons kritik secara terbuka, serta menghadirkan kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Kritik Tetap bagian Demokrasi

Puan menegaskan, ruang digital yang sehat bukan berarti membatasi kritik maupun perbedaan pendapat. Sebaliknya, kebebasan menyampaikan aspirasi perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan tidak menyesatkan atau memprovokasi.

“Karena itu, ruang yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab,” ujar Puan.

Ia menambahkan, DPR dan lembaga negara juga memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespons kritik secara terbuka, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja.

Dengan demikian, perkembangan teknologi digital diharapkan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap informasi, tetapi juga memperkuat partisipasi publik dan kualitas demokrasi.

Pesan Puan tersebut sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap kualitas informasi di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, sebelumnya menegaskan bahwa masyarakat perlu menjaga ruang digital agar tetap aman, sehat, dan beretika.

Meutya mengajak generasi muda berperan aktif melawan hoaks, ujaran kebencian, konten provokatif, dan berbagai bentuk kejahatan digital. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga ruang digital karena sebagian besar aktivitas digital berlangsung secara personal di tengah masyarakat.

Meutya juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika menyampaikan aspirasi melalui ruang digital. Masyarakat didorong memeriksa informasi dari berbagai sumber, memahami konteks, serta mewaspadai hoaks, disinformasi, manipulasi video, dan potongan informasi yang berpotensi memecah belah.

Pada kesempatan lain, Meutya menegaskan bahwa media arus utama memiliki peran penting dalam menjaga kredibilitas informasi di tengah tingginya arus misinformasi. Ia mendorong media untuk tetap mengedepankan profesionalisme dan menyampaikan informasi berdasarkan fakta.