Jakarta, InfoPublik – Pemerintah mulai mengoperasikan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di 17 lokasi pada tahun ajaran 2026/2027 sebagai upaya memperluas akses pendidikan bermutu sekaligus menyiapkan sumber daya manusia unggul di berbagai daerah.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PAUD Dikdas PNFI) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Gogot Suharwoto mengatakan, SNT hadir sebagai salah satu upaya pemerintah menghadirkan pendidikan bermutu yang lebih merata dan terintegrasi.
“SNT hadir sebagai upaya pemerintah dalam menghadirkan pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia melalui penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi, berkualitas, dan berorientasi pada pengembangan potensi murid secara utuh,” ujar Gogot, saat membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SNT Angkatan Pertama Tahun Ajaran 2026/2027 secara daring dan luring, Senin (10/8/2026).
Gogot menjelaskan, pengembangan SNT merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026. Pemerintah menargetkan sekolah tersebut hadir di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal peserta didik sehingga akses terhadap pendidikan berkualitas dapat semakin luas.
Untuk tahap awal, pemerintah menerima usulan pembangunan SNT dari 114 kabupaten, kota, dan provinsi. Setelah melalui proses verifikasi, validasi, dan peninjauan lapangan, ditetapkan 37 lokasi yang akan dibangun pada 2026. Dari jumlah tersebut, 17 lokasi mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Salah satunya SNT 7 Bogor yang menjadi lokasi pembukaan MPLS angkatan pertama.
Gogot mengatakan, kesiapan SNT tidak hanya mencakup pembangunan fasilitas, tetapi juga penyiapan kepala sekolah, guru, peserta didik, serta sistem pembelajaran. Untuk kepala sekolah, Kemendikdasmen menyeleksi 17 orang dari sekitar 1.800 pendaftar di seluruh Indonesia. Sementara itu, sebanyak 204 guru dan tenaga pendamping pembelajaran direkrut melalui proses seleksi dari sekitar 60.000 lulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan. Para kepala sekolah dan tenaga pendidik tersebut juga telah mengikuti pembekalan selama lima hari sebagai persiapan sebelum menjalankan tugas di SNT.
Dari sisi peserta didik, proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SNT diikuti 2.068 pendaftar. Setelah melalui seleksi, sebanyak 1.360 murid dinyatakan lulus dan menjadi angkatan pertama SNT tahun ajaran 2026/2027. Jumlah tersebut terdiri atas 680 murid jenjang SMP dan 680 murid jenjang SMA. “Ini adalah angkatan pertama Sekolah Nasional Terintegrasi tahun 2026/2027,” kata Gogot.
Kemendikdasmen juga menyiapkan sistem pembelajaran digital, termasuk learning management system (LMS), bahan ajar, serta perangkat pembelajaran digital yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar.
Dukungan Lintas Kementerian
Gogot mengatakan pembangunan SNT membutuhkan dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah daerah berperan penting terutama dalam penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah.
Dari 37 lokasi yang telah disepakati, sebanyak 17 pemerintah daerah telah menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai bagian dari proses penyerahan atau hibah lahan kepada pemerintah pusat. Sebanyak 20 daerah lainnya masih dalam proses.
Selain itu, terdapat 19 kabupaten dan kota yang telah menyatakan kesiapan untuk mengajukan lokasi pembangunan SNT berikutnya. Usulan tersebut akan diverifikasi sebelum ditetapkan dalam rencana pembangunan tahun 2026 maupun 2027.
Gogot menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mendukung penyediaan lahan serta berbagai pihak yang ikut mengawal percepatan program tersebut.
Ia berharap SNT tidak sekadar menjadi tempat belajar, tetapi berkembang sebagai lingkungan pendidikan yang mampu membantu murid bertumbuh, berprestasi, dan mengembangkan potensi secara menyeluruh. “Semoga SNT dapat menjadi tempat anak-anak kita belajar, bertumbuh, berprestasi, dan kelak melahirkan pemimpin masa depan yang memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan daerah,” ujar Gogot.
