Jakarta, InfoPublik – Pemerintah resmi mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) sebagai langkah mempercepat transformasi pelayanan publik yang lebih adaptif, responsif, berintegritas, dan berbasis digital.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menegaskan gerakan tersebut merupakan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor. "Melalui sinergi lintas sektor, Gerakan Nasional Pelayanan Publik diharapkan mampu menghadirkan perbaikan layanan yang nyata, terukur, dan dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Menteri PANRB Rini Widyantini saat Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama antara Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Ombudsman Republik Indonesia yang disaksikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman.
Dalam implementasinya, Kementerian PANRB bertugas memperkuat kebijakan, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara Kementerian Dalam Negeri memastikan gerakan tersebut diterapkan secara konsisten di seluruh pemerintah daerah, sedangkan Ombudsman RI mengawal kualitas pelayanan melalui pengawasan, tindak lanjut pengaduan masyarakat, dan pemanfaatan aspirasi publik sebagai dasar perbaikan layanan.
Menurut Rini, kualitas pelayanan publik tidak ditentukan oleh kemegahan gedung ataupun kecanggihan teknologi, melainkan oleh dedikasi aparatur negara dalam melayani masyarakat setiap hari.
Ia juga mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh layanan publik secara bertahap ditransformasikan ke dalam sistem digital sehingga masyarakat tidak lagi harus mengantre dalam waktu lama untuk memperoleh pelayanan.
"Transformasi ini tidak dapat diwujudkan kalau kita tidak semuanya memiliki komitmen. Atas dasar itulah GNPP menjadi gerakan bersama untuk mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang semakin mudah, berintegritas, dan berorientasi kepada masyarakat," tuturnya.
Rini menjelaskan, simbol 24/7 yang diusung dalam GNPP mencerminkan semangat pelayanan publik yang selalu hadir, responsif, berkelanjutan, dan siap memenuhi kebutuhan masyarakat kapan pun diperlukan. "Jadi masyarakat merasakan bahwa kita semuanya para ASN, para birokrat atau para pembantu Presiden ini tentunya siap untuk setiap saat hadir untuk terus menerus melayani masyarakat," katanya.
Mengusung tema "Tulus Melayani, Cepat Merespons, dan Berintegritas", GNPP diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi budaya kerja seluruh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Rini, ketulusan melahirkan kepedulian, kecepatan menghadirkan kepastian, sedangkan integritas membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Kementerian PANRB yang meluncurkan gerakan nasional tersebut. Menurutnya, pelayanan publik yang efektif dan efisien menjadi salah satu faktor penting bagi keberlangsungan sebuah negara. "Dalam konteks ini, acara kita ini sebetulnya untuk memperkuat variabel ketiga, yakni adanya civil service yang efektif dan efisien," ujar Tito.
Ia menekankan bahwa pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya membutuhkan integritas aparatur, tetapi juga sistem yang mampu mendukung penyelenggaraan layanan secara optimal. Karena itu, Tito berharap GNPP dapat diimplementasikan secara nyata, terutama oleh pemerintah daerah. "Semoga tidak menjadi seremonial tetapi betul-betul rekan-rekan di daerah terutama bisa memaknai layanan publik itu adalah kunci untuk negara kita bisa survive," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman turut menyampaikan apresiasi terhadap pencanangan GNPP. Ia optimistis kualitas pelayanan publik di Indonesia akan semakin baik seiring penguatan transformasi digital dan peningkatan komitmen aparatur negara.
Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) diselenggarakan di Jakarta, Jumat (24/7/2026) oleh Kementerian PANRB bersama Kementerian Dalam Negeri dan Ombudsman Republik Indonesia. Kegiatan ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama sebagai simbol komitmen mempercepat transformasi pelayanan publik yang profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
