Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Senin (29/6/2026)
Jakarta, InfoPublik – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan lintas sektor menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai kategori kuat pada 2026.
"Langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini guna meminimalkan risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, hingga tekanan terhadap inflasi daerah," kata Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan BMKG, fenomena El Nino telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan garis khatulistiwa saat puncak musim kemarau.
"Fenomena El Nino merupakan fenomena iklim global yang memengaruhi distribusi curah hujan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa El Nino dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Niño terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau," ujar Faisal.
Ia menjelaskan, El Nino diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Namun, kondisi tersebut tidak berarti Indonesia akan mengalami musim kemarau sepanjang periode tersebut. "Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Nino, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan," jelasnya.
BMKG memprakirakan wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling signifikan meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan berada di bawah normal dibandingkan rata-rata klimatologis.
Menurut Faisal, dampak El Nino tidak hanya berpengaruh terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), memburuknya kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit akibat paparan suhu panas.
Pada sektor pertanian, BMKG mengingatkan adanya risiko gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga peningkatan potensi puso akibat defisit air. Karena itu, pemerintah daerah diimbau melakukan penyesuaian pola tanam, mengoptimalkan pengelolaan irigasi, serta memanfaatkan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan.
"Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan," katanya.
Faisal menambahkan, Indonesia memiliki 699 Zona Musim (ZOM) dengan karakteristik iklim yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, strategi mitigasi dan adaptasi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
"Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Kami mengimbau pemerintah daerah untuk memanfaatkan informasi yang disediakan BMKG dan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis BMKG di wilayah masing-masing agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lokal," ujarnya.
BMKG juga menyampaikan sejumlah rekomendasi mitigasi untuk berbagai sektor. Pada pengelolaan lahan, perhatian difokuskan pada peningkatan kewaspadaan terhadap karhutla di wilayah rawan. Sementara di kawasan perkotaan, pemerintah daerah didorong memperkuat pengendalian emisi kendaraan, mengembangkan transportasi publik, memperluas kawasan rendah emisi, serta membatasi aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan kasus ISPA maupun penyakit akibat suhu panas ekstrem, seperti heatstroke.
Selain itu, BMKG menekankan pentingnya mengintegrasikan informasi iklim dalam perencanaan ekonomi dan ketahanan pangan. Menurut Faisal, kemarau panjang berpotensi menurunkan produktivitas pertanian yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas harga pangan dan inflasi daerah.
"Kita harus mempertimbangkan aspek climate risk dalam perencanaan ekonomi dan investasi. Dengan mempertimbangkan risiko iklim secara lebih baik, produktivitas sektor pertanian dan stabilitas ekonomi dapat lebih terjaga," ungkapnya.
Pada sektor energi, BMKG mendorong optimalisasi pengelolaan waduk dan sumber daya air dengan memanfaatkan prediksi iklim guna menjaga keseimbangan kebutuhan listrik, irigasi pertanian, dan kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut juga perlu didukung melalui penguatan cadangan air, termasuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta percepatan diversifikasi sumber energi.
Menutup paparannya, Faisal menegaskan komitmen BMKG untuk terus memantau dinamika atmosfer dan iklim serta menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada pemerintah maupun masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan.
