Kemkomdigi: Disinformasi dan AI Jadi Tantangan Baru Komunikasi Publik
Dirjen KPM Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya dalam Munas ISKI 2026 di Jakarta. (Foto: Adit/KPM Kemkomdigi)
Dirjen KPM Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya dalam Munas ISKI 2026 di Jakarta. (Foto: Adit/KPM Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menilai disinformasi dan perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) menjadi tantangan besar dalam membangun ruang informasi yang sehat di Indonesia.
Karena itu, peran ilmu komunikasi dinilai semakin strategis untuk membantu masyarakat membedakan fakta dan manipulasi di tengah derasnya arus informasi digital.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) 2026 di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurut Fifi, paradoks terbesar era digital saat ini adalah informasi semakin melimpah, tetapi kebenaran justru semakin sulit ditemukan. Teknologi memungkinkan siapa saja menjadi produsen informasi, bahkan menghasilkan konten yang tampak meyakinkan melalui bantuan kecerdasan artifisial.
“Yang berbahaya bukan hanya ketika orang tidak tahu. Yang lebih berbahaya adalah ketika orang merasa sudah tahu, padahal yang mereka terima hanyalah sebagian kebenaran,” ujar Dirjen KPM Kemkomdigi.
Fifi mengungkapkan, sepanjang Januari hingga Mei 2026, Kemkomdigi telah menangani 235.909 konten negatif di ruang digital. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.432 konten merupakan hoaks dan disinformasi.
Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas ruang informasi nasional masih menghadapi tekanan yang cukup besar. Karena itu, tantangan utama saat ini bukan lagi kekurangan informasi, melainkan bagaimana membantu masyarakat membedakan antara fakta dan manipulasi, pengetahuan dan propaganda, serta informasi yang mencerahkan dengan informasi yang sengaja dirancang untuk memengaruhi persepsi publik.
Menurutnya, disinformasi dapat berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari memecah persatuan, menurunkan tingkat kepercayaan publik, hingga memengaruhi pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari.
Di sisi lain, kehadiran AI membawa peluang besar sekaligus tantangan baru. Teknologi tersebut mampu meningkatkan produktivitas dan membuka ruang inovasi, namun juga membuat batas antara informasi asli dan informasi buatan menjadi semakin tipis. “Hari ini bukan hanya manusia yang memproduksi pesan. Mesin pun dapat menghasilkan pesan. Dan sering kali masyarakat tidak lagi mudah membedakan keduanya,” katanya.
Fifi Aleyda Yahya menegaskan bahwa tantangan komunikasi di era AI tidak semata-mata persoalan teknologi, melainkan juga persoalan sosial, budaya, dan keilmuan. Oleh karena itu, kontribusi para sarjana komunikasi, akademisi, media, industri, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk memahami perubahan perilaku masyarakat sekaligus merumuskan solusi yang tepat.
Ia menilai ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam menjelaskan bagaimana kepercayaan dibangun, persepsi terbentuk, serta bagaimana masyarakat menerima, mempertanyakan, atau menolak informasi yang diterimanya. “Ketika AI mengubah cara informasi diproduksi, ilmu komunikasi membantu kita memahami bagaimana masyarakat menafsirkan, mempercayai, dan menggunakan informasi tersebut,” ujarnya.
Dirjen KPM Komdigi Fifi Aleyda Yahya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem digital yang sehat. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan disinformasi dan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat. “Kita membutuhkan akademisi yang menghasilkan riset berbasis bukti, media yang menjaga kualitas informasi, platform digital yang bertanggung jawab, dan masyarakat yang semakin kritis serta berdaya,” katanya.
Lebih lanjur, ia menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi yang dimiliki suatu bangsa, tetapi juga dari kemampuan membangun dan menjaga kepercayaan publik. “Sebab bangsa yang kehilangan kepercayaan akan mudah terpecah. Sebaliknya, bangsa yang mampu menjaga kepercayaan akan mampu menghadapi perubahan sebesar apa pun,” pungkasnya.
Rakernas ISKI 2026 menghadirkan sejumlah akademisi, praktisi, dan pengamat komunikasi untuk membahas berbagai isu strategis terkait komunikasi publik, demokrasi, perkembangan teknologi digital, serta tantangan disinformasi dan kecerdasan artifisial di Indonesia.