Jakarta, InfoPublik – Transformasi pendidikan di Papua kini tidak lagi hanya berbicara tentang pembangunan ruang kelas dan sarana fisik, tetapi juga bagaimana teknologi mampu menghadirkan pembelajaran berkualitas hingga ke wilayah terdepan dan terpencil.
Komitmen tersebut diperkuat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui penguatan Program Digitalisasi Pembelajaran di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, yang menjadi salah satu wilayah prioritas penerima bantuan perangkat pembelajaran digital.
Penguatan program tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti saat melakukan kunjungan kerja ke Teluk Bintuni, sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Revitalisasi Satuan Pendidikan, SMA Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran.
Melalui program itu, Kemendikdasmen menyalurkan perangkat pembelajaran digital berupa Interactive Flat Panel (IFP), laptop, serta media penyimpanan konten pembelajaran kepada satuan pendidikan di wilayah tersebut.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan teknologi pendidikan kini menjadi instrumen penting untuk memangkas kesenjangan mutu pembelajaran antarwilayah.
Sepanjang 2025, Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan IFP kepada 167 satuan pendidikan di Teluk Bintuni, yang terdiri atas 85 sekolah dasar, 36 sekolah menengah pertama, 27 pendidikan anak usia dini, 18 sekolah menengah atas, dan satu sekolah menengah kejuruan.
Jumlah tersebut menjadikan Teluk Bintuni sebagai salah satu penerima program digitalisasi pendidikan terbesar di Papua Barat.
Abdul Mu’ti juga memastikan program tersebut berlanjut pada 2026 dengan peningkatan jumlah perangkat yang diterima sekolah. “Tahun lalu, program digitalisasi pendidikan dilakukan melalui bantuan satu perangkat IFP untuk setiap satuan pendidikan. Insyaallah pada tahun 2026, setiap sekolah akan mendapatkan tambahan tiga IFP sehingga masing-masing sekolah nantinya memiliki total empat perangkat pendukung pembelajaran digital,” ujar Abdul Mu’ti, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, digitalisasi pendidikan tidak dapat bertumpu pada perangkat semata. Karena itu, pemerintah menyiapkan dukungan menyeluruh mulai dari pelatihan guru, penyediaan laptop, paket pembelajaran digital, hingga penguatan infrastruktur dasar. “Untuk mendukung kesiapan daya, Kemendikdasmen bekerja sama dengan PT PLN dalam penambahan daya listrik sekolah secara gratis. Langkah strategis ini dilakukan agar sekolah-sekolah di daerah dapat memanfaatkan teknologi pembelajaran secara maksimal tanpa terkendala keterbatasan infrastruktur dasar,” katanya.
Pendekatan tersebut menegaskan bahwa transformasi pendidikan digital membutuhkan ekosistem yang utuh, termasuk kesiapan sumber daya manusia.
Program Pengimbasan
Melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua Barat, Kemendikdasmen melaksanakan program pengimbasan berupa sosialisasi, mentoring, dan coaching bagi sekolah penerima bantuan.
Sepanjang 2025, sebanyak 20 satuan pendidikan di Teluk Bintuni mendapat pendampingan intensif, terdiri atas lima PAUD, lima SD, lima SMP, dan lima SMA.
Program tersebut dirancang agar guru dan kepala sekolah memiliki kemampuan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran sehingga perangkat yang diterima tidak berhenti sebagai fasilitas, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas proses belajar di ruang kelas.
Keberlanjutan program juga diperkuat melalui kehadiran mentor daerah yang mendampingi sekolah penerima bantuan dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran secara berkelanjutan.
Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manimbuy menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan pendidikan di wilayahnya. Menurutnya, bantuan perangkat digital membawa perubahan nyata bagi sekolah sekaligus membuka akses pembelajaran yang lebih interaktif dan modern.
Penguatan pembelajaran digital di Teluk Bintuni menunjukkan bahwa transformasi pendidikan nasional diarahkan untuk memperkecil kesenjangan mutu antardaerah. Kehadiran teknologi bukan sekadar menghadirkan layar sentuh di ruang kelas, tetapi membuka peluang belajar yang lebih setara bagi anak-anak Papua agar memperoleh akses pendidikan berkualitas seperti wilayah lain di Indonesia.