Anak Tak Selalu Bisa Bercerita, Sekolah Diharapkan Lebih Peka

Jakarta, InfoPublik – Di ruang kelas, banyak anak tampak baik-baik saja. Mereka hadir setiap pagi, mengikuti pelajaran, bercanda dengan teman, bahkan tersenyum di hadapan guru. Namun, di balik itu, tidak sedikit anak dan remaja yang diam-diam memendam kecemasan, tekanan, hingga kelelahan mental yang tak pernah benar-benar bisa mereka ceritakan.

Kondisi ini menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang terus memperkuat upaya kesehatan jiwa anak di satuan pendidikan. Ketua Tim Kerja Deteksi Dini dan Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, dr. Yunita Arihandayani, mengatakan tantangan kesehatan mental anak saat ini jauh lebih kompleks dibanding generasi sebelumnya.

“Kalau dulu tekanan mungkin hanya dari rumah, sekolah, atau pertemanan. Sekarang anak menghadapi tekanan dari banyak arah, termasuk media sosial, cyberbullying, dan isolasi sosial,” ujar Yunita dalam paparannya dalam webinar bersama KemenPPPA, dan Kemendikdasmen, mengenai penguatan kesehatan jiwa anak di satuan pendidikan, Selasa (26/5/2026). 

Menurutnya, sekolah kini menjadi ruang paling strategis untuk mendeteksi dini masalah kesehatan mental karena sebagian besar waktu anak dihabiskan di lingkungan pendidikan. Karena itu, pendidik, khususnya guru bimbingan konseling (BK), memiliki posisi penting sebagai pihak pertama yang melihat perubahan perilaku anak. "Jangan menunggu anak berada dalam krisis baru kita hadir membantu,” pesannya.

Data hasil program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah menunjukkan kerentanan kesehatan mental anak Indonesia tidak bisa dianggap sepele. Sepanjang 2025, sebanyak 7,6 juta anak usia sekolah 7–17 tahun telah menjalani skrining kesehatan jiwa melalui program tersebut. Hasilnya, sekitar 4,8 persen atau lebih dari 363 ribu anak menunjukkan gejala depresi. Sementara 4,4 persen lainnya atau sekitar 338 ribu anak mengalami gejala kecemasan.

Temuan itu diperkuat dengan meningkatnya kasus bunuh diri anak dan remaja di sejumlah wilayah Indonesia pada awal 2026. Yunita menegaskan, persoalan tersebut bukan semata dipicu faktor ekonomi, melainkan akumulasi berbagai tekanan psikososial yang dialami anak.

"Mulai dari konflik keluarga, relasi pertemanan yang tidak sehat, tekanan akademik, kekerasan, hingga minimnya ruang aman untuk bercerita menjadi faktor yang dapat memengaruhi kesehatan mental anak. Masalah kesehatan jiwa anak bukan hanya isu medis, tetapi juga isu perkembangan dan perlindungan anak,” tegasnya.

Ia menjelaskan, anak yang mengalami masalah psikologis sering kali menunjukkan tanda-tanda kecil yang kerap luput dari perhatian. Perubahan emosi, penurunan prestasi belajar, menarik diri dari lingkungan sosial, hingga ucapan putus asa perlu dipahami sebagai sinyal bahwa anak sedang tidak baik-baik saja.

Dalam kondisi tertentu, guru BK diharapkan segera melakukan pendekatan, memberikan dukungan emosional, dan menghubungkan anak dengan layanan profesional apabila ditemukan tanda risiko tinggi. "Kadang hal sederhana yang bisa menolong seorang anak adalah ketika ada seseorang yang mau mendengar. Dan orang itu bisa jadi adalah guru BK,” ujarnya.

Untuk memperkuat sistem dukungan kesehatan jiwa anak, pemerintah telah membangun berbagai kebijakan lintas sektor. Salah satunya melalui penandatanganan surat keputusan bersama sembilan menteri pada Maret 2026 tentang penguatan kesehatan jiwa anak di lingkungan pendidikan.

Kemenkes juga menjalankan program Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) sebagai bagian dari promosi kesehatan jiwa di sekolah. Program ini mendorong guru dan siswa lebih peka terhadap perubahan emosi dan perilaku, mampu mendengarkan tanpa menghakimi, serta membantu menghubungkan anak dengan tenaga profesional.

Selain itu, penguatan layanan kesehatan jiwa di puskesmas terus dilakukan, termasuk penambahan tenaga psikolog klinis secara bertahap. Di sisi lain, penguatan kesehatan mental juga dimulai dari keluarga. Melalui kampanye pengasuhan sehat jiwa, Kemenkes mengajak orang tua membangun komunikasi yang hangat, mengelola emosi dan stres, serta menerapkan disiplin positif dalam pengasuhan anak.

Yunita menekankan bahwa kesehatan mental anak tidak dibangun ketika masalah sudah berat, melainkan sejak anak masih dalam kondisi sehat. "Kesehatan mental anak bukan hanya tanggung jawab sekolah. Ini tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga negara,” katanya.

Melalui CKG Sekolah, pemerintah kini juga memasukkan skrining kesehatan jiwa sebagai bagian dari pemeriksaan rutin peserta didik. Skrining dilakukan menggunakan kuesioner sederhana untuk mendeteksi gejala depresi, kecemasan, maupun tekanan psikologis lain sejak dini.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu anak memperoleh dukungan lebih cepat sebelum masalah berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.

"Di tengah derasnya tekanan sosial dan digital yang dihadapi generasi muda saat ini, perhatian terhadap kesehatan mental anak menjadi kebutuhan mendesak. Sebab, anak-anak tidak selalu mampu mengatakan bahwa mereka sedang terluka. Kadang mereka hanya berharap ada orang dewasa yang cukup peduli untuk mendengar," pungkasnya.