Wamenkomdigi: Pengembangan AI Harus Lindungi Demokrasi dan Kepentingan Publik

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah menegaskan pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) harus tetap berpihak pada kepentingan publik, demokrasi, dan keadilan sosial di tengah semakin besarnya pengaruh platform teknologi global.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengatakan pengembangan AI tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan bisnis dan teknologi, tetapi juga harus mampu melindungi masyarakat dan ruang publik digital.

“Tujuan kami jelas, yaitu membangun ekosistem AI yang mendorong inovasi sekaligus melindungi nilai-nilai sosial masyarakat dan prinsip demokrasi. Bagi kami, AI yang bertanggung jawab berarti memperkuat literasi AI agar masyarakat dan angkatan kerja siap menghadapi transformasi ini, dengan prinsip tidak seorang pun tertinggal,” ujar Nezar dalam acara Indonesia AI Safety Virtual Engagement 2026 yang digelar secara daring, Senin (25/5/2026).

Menurut Nezar, perkembangan AI yang sangat cepat kini memunculkan berbagai tantangan baru terkait keamanan, etika, tata kelola, disinformasi, hingga konsentrasi kekuatan teknologi global.

Hal itu, kata dia, tercermin dalam International AI Safety Report 2026 yang disusun lebih dari 100 pakar AI dan didukung lebih dari 30 negara, termasuk Indonesia.

“Di seluruh dunia, kecerdasan buatan berkembang dengan sangat cepat, membawa tidak hanya peluang besar, tetapi juga pertanyaan serius mengenai keamanan, etika, tata kelola, dan kepercayaan publik,” katanya.

Nezar menegaskan keamanan AI tidak lagi dapat dipandang sebagai isu tambahan, melainkan harus menjadi bagian inti dalam pengembangan teknologi tersebut.

“Keamanan AI tidak lagi dapat dianggap sebagai isu sekunder. Keamanan AI harus menjadi bagian dari arsitektur inti pengembangan AI itu sendiri. Indonesia percaya bahwa inovasi dan tanggung jawab harus berjalan beriringan,” tegasnya.

Pemerintah Indonesia juga menempatkan AI sebagai teknologi strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat layanan publik, pendidikan, dan kesehatan.

Namun demikian, pengembangan AI harus tetap menjunjung prinsip etika, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas agar manfaat teknologi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

Nezar menilai keamanan AI merupakan tantangan global yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja sehingga membutuhkan kolaborasi internasional, standar bersama, serta dialog berkelanjutan.

“Keamanan AI merupakan tantangan global. Tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasinya sendirian. Karena itu, kemitraan, standar bersama, dan dialog berkelanjutan menjadi semakin penting,” pungkasnya.