Jakarta, InfoPublik — Pemerintah memperkuat upaya perlindungan murid melalui pembangunan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan bebas kekerasan. Langkah itu ditegaskan dalam Dialog Nasional Hari Pendidikan Nasional bertema “Sinergi Perlindungan Anak di Dunia Pendidikan: Gerakan Satuan Pendidikan Ramah Anak, Aman, dan Nyaman” yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Sabtu (9/5/2026).
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan negara harus hadir secara utuh dalam melindungi murid, baik dari ancaman kekerasan fisik maupun tekanan psikis yang dapat mengganggu proses belajar.
Menurutnya, melalui Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, pemerintah mendorong pendekatan yang lebih menyeluruh dalam membangun ekosistem pendidikan sehat dan inklusif.
“Sekolah merupakan etalase tempat kita membangun masa depan anak bangsa. Melalui Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, kami menekankan bahwa rasa aman bukan hanya soal fisik, tapi juga kenyamanan mentalitas. Kolaborasi lintas sektor ini membuktikan bahwa negara hadir secara utuh untuk melindungi murid di mana pun mereka belajar,” ujar Fajar.
Ia menjelaskan, sinergi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan KemenPPPA menjadi langkah strategis menghadapi tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks, mulai dari perundungan hingga dinamika kekerasan di ruang digital.
Senada dengan itu, Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menekankan pentingnya penguatan nilai kasih sayang melalui Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). Menurutnya, pendidikan berbasis cinta mampu membangun empati murid sehingga mencegah lahirnya perilaku kekerasan di lingkungan sekolah.
“Kurikulum Cinta ini menyasar ukhuwah makhlukiyah, yaitu rasa persaudaraan sesama makhluk Tuhan. Jika rasa cinta sudah tertanam, maka murid akan saling melindungi dan menghargai lingkungan sekolahnya,” jelas Nasaruddin.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menilai keberhasilan perlindungan anak tidak bisa hanya bertumpu pada regulasi, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Regulasi sehebat apa pun, baik dari sisi pendidikan umum maupun keagamaan, tidak akan efektif tanpa kolaborasi semesta. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan setiap murid tumbuh di lingkungan yang aman, inklusif, dan penuh cinta,” tutur Arifah.
Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD, Dikdas, PNFI), Gogot Suharwoto, memaparkan sejumlah langkah konkret untuk mencegah kekerasan di sekolah melalui perubahan pola pengawasan dan pendampingan murid.
Salah satu inovasi yang diperkenalkan ialah sistem “Guru Wali”, yakni pembagian murid kepada seluruh guru agar setiap anak memiliki pendamping personal di sekolah. Skema ini dinilai mampu memperkuat pengawasan, terutama pada jam-jam rawan seperti waktu istirahat.
“Dengan sistem guru wali, setiap murid memiliki pendamping personal yang peka terhadap perubahan perilaku mereka, sehingga potensi masalah dapat dideteksi sebelum menjadi konflik,” ujar Gogot.
Praktik baik juga diterapkan di daerah. Kepala SDN Kawarang Wetan 1, Yeni Mulyani, menghadirkan inovasi “Alis Berdiri” atau literasi digital mandiri serta program duta Sekolah Ramah Anak (SRA). Program tersebut mendorong keterlibatan aktif murid dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan sekolah secara menyenangkan.
Dialog nasional tersebut menegaskan bahwa perlindungan murid dan keberhasilan pembelajaran merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam membangun generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
