_compressed.jpeg)
Pusat Penguatan Karakter (Puspeka), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar pendampingan percepatan pembentukan Pokja BSAN di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur. (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah mempercepat pembentukan Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Pokja BSAN) di berbagai daerah sebagai langkah strategis menekan kasus kekerasan, perundungan, hingga ancaman keamanan digital di lingkungan pendidikan. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi prioritas karena memiliki jumlah sekolah dan cakupan wilayah yang besar.
Melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar pendampingan percepatan pembentukan Pokja BSAN di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur, Kamis (7/5/2026).
Staf Ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga, Biyanto, menegaskan bahwa implementasi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman membutuhkan komitmen nyata pemerintah daerah melalui penguatan kelembagaan dan dukungan lintas sektor.
“Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 bukan sekadar regulasi, tetapi mandat untuk memastikan setiap sekolah menjadi rumah kedua yang aman dan nyaman. Pembentukan Pokja BSAN di daerah menjadi langkah konkret agar kebijakan ini berjalan, terukur, dan berdampak langsung bagi murid,” ujar Biyanto.
Ia menekankan keberhasilan implementasi BSAN tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi empat pusat pendidikan atau catur pusat pendidikan, yakni keluarga, sekolah, masyarakat, dan media.
Karena itu, Kemendikdasmen mendorong pemerintah daerah segera menetapkan Pokja BSAN melalui surat keputusan kepala daerah yang didukung kebijakan, penganggaran, serta koordinasi lintas sektor.
“Tanpa dukungan kebijakan dan anggaran daerah, upaya membangun sekolah yang aman dan nyaman tidak akan optimal,” tambahnya.
Langkah percepatan ini menjadi respons pemerintah terhadap meningkatnya perhatian publik pada kasus kekerasan dan perundungan di sekolah, termasuk tantangan keamanan di ruang digital yang semakin kompleks.
Melalui Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, pemerintah menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan tidak dapat ditoleransi dan harus ditangani secara cepat, tepat, serta berkeadilan melalui sistem pencegahan dan penanganan yang responsif.
Sebanyak 117 peserta yang terdiri dari unsur sekretaris daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan dinas pendidikan dari 38 kabupaten/kota serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengikuti kegiatan tersebut. Kehadiran mereka dinilai mencerminkan komitmen daerah dalam mempercepat implementasi BSAN secara terstruktur.
Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen, Rusprita Putri Utami, mengatakan Pokja BSAN menjadi motor penggerak implementasi kebijakan di daerah agar tidak berhenti sebatas regulasi.
“Melalui Pokja yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah, kami ingin memastikan ada struktur yang jelas, koordinasi lintas sektor, serta langkah konkret di lapangan untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman,” ujarnya.
Selain pemaparan kebijakan, kegiatan juga diisi diskusi antar daerah untuk berbagi praktik baik implementasi BSAN.
Salah satu praktik tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo. Pemerintah Kota Probolinggo telah mengintegrasikan program BSAN ke dalam perencanaan anggaran, termasuk melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), membangun sistem pelaporan terintegrasi, hingga memperkuat layanan Unit Layanan Disabilitas dan Puspaga yang telah terstandarisasi nasional.
“Kami menargetkan pada tahun 2026 seluruh sekolah telah memahami BSAN, dan pada tahun 2028 diharapkan terjadi penurunan kasus kekerasan hingga 70 persen,” tegas Rey.
Kemendikdasmen menyebut keberhasilan implementasi BSAN di Jawa Timur diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain. Program pendampingan pembentukan Pokja BSAN sendiri telah dilaksanakan di berbagai provinsi, antara lain Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur, serta secara daring di daerah lainnya.
Melalui langkah tersebut, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung kesejahteraan psikologis seluruh anak Indonesia.
