Rangkasbitung, InfoPublik – Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah memaparkan langkah strategis dan capaian Pemerintah Kabupaten Lebak, dalam penanganan stunting serta penguatan pembangunan sumber daya manusia, saat kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji di Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (30/4/2026).
Amir menegaskan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan geografis Lebak yang luas dan berbukit. Ia menyebut, wilayah Lebak mencakup sekitar 34 persen Provinsi Banten sehingga membutuhkan pendekatan khusus dalam pelayanan pembangunan.
Salah satu capaian yang disoroti adalah perkembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Dari total 340 desa dan lima kelurahan, sebanyak 188 Kampung KB telah masuk kategori berkelanjutan. “Salah satu percontohan terbaik adalah Desa Cirende, Kecamatan Cilograng, yang meraih juara tiga tingkat nasional untuk Kampung KB,” ujar Amir.
Ia menjelaskan, inovasi Desa Cirende terletak pada pemanfaatan pekarangan sebagai sarana edukasi nutrisi keluarga. Praktik tersebut bahkan masuk dalam 16 profil pendampingan keluarga berisiko stunting yang dibukukan secara nasional.
Terkait stunting, Amir mengakui adanya perbedaan data antar sumber, namun secara umum menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Lebak tercatat sebesar 32,4 persen.
Sementara itu, berdasarkan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), angka stunting turun dari 4,47 persen pada 2024 menjadi 4,36 persen pada 2025. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap program Keluarga Berencana (KB) tergolong tinggi. Sebanyak 146.079 akseptor atau 89,4 persen tercatat sebagai peserta KB aktif.
“Kami juga berhasil menekan unmet need atau kebutuhan KB yang tidak terpenuhi hingga 3,28 persen, di bawah target nasional,” jelasnya.
Pemkab Lebak juga mengakselerasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total kuota 265 unit, sebanyak 193 unit telah dibangun, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Khusus bagi masyarakat adat Baduy, Pemkab mengusulkan inovasi SPPG Leuit di Ciboleger dan Cijahe. Program ini dirancang untuk memastikan distribusi makanan bergizi tetap berjalan tanpa bertentangan dengan nilai dan adat istiadat setempat.
Amir turut menyoroti keterkaitan antara stunting dan kemiskinan ekstrem, terutama di wilayah sekitar taman nasional dan kawasan perkebunan.
Sebagai solusi, Pemkab Lebak mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Lebak Gedong dan Cibeber agar masyarakat dapat mengelola potensi lokal secara legal dan berkelanjutan. "Jika masyarakat diberi akses dan pembinaan untuk mengelola potensi seperti emas secara legal, kami optimis kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan,” ujarnya.
Dengan berbagai capaian dan inovasi tersebut, termasuk dukungan peta jalan pembangunan kependudukan, Kabupaten Lebak optimis dapat terus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.