Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Indonesia mempertegas arah diplomasi kemanusiaan dalam merespons konflik global, khususnya isu Palestina, melalui penguatan kolaborasi konkret lintas negara dan optimalisasi potensi dana umat.
Hal ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menerima Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdulfattah A.K. Al-Sattari di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Pertemuan tersebut tidak sekadar simbol diplomasi bilateral, tetapi menjadi bagian dari strategi Indonesia memperluas peran dalam isu kemanusiaan global di tengah dinamika konflik geopolitik yang terus meningkat.
Dubes Palestina menegaskan bahwa dukungan Indonesia memiliki arti strategis, tidak hanya secara politik, tetapi juga moral di tengah situasi kemanusiaan yang terus memburuk.
Ia menyebut hubungan kedua negara telah melampaui batas diplomasi formal. “Hubungan kita bukan sekadar diplomatik, tetapi sudah seperti saudara,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Menag menekankan bahwa Indonesia memiliki kekuatan unik dalam diplomasi kemanusiaan berbasis nilai keagamaan dan solidaritas sosial. Salah satunya melalui optimalisasi dana umat yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung aksi kemanusiaan global secara berkelanjutan.
Menurutnya, model pengelolaan seperti yang diterapkan di Masjid Istiqlal dapat direplikasi sebagai ekosistem filantropi modern yang terintegrasi, transparan, dan berdampak luas, termasuk untuk membantu masyarakat Palestina. “Jika dikelola profesional, dana umat bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga kekuatan geopolitik lunak (soft power) Indonesia dalam isu kemanusiaan global,” tegasnya.
Langkah ini dinilai sejalan dengan penguatan peran Indonesia di berbagai forum internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Indonesia secara konsisten mendorong penyelesaian konflik berbasis keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina.
Dalam konteks tersebut, diplomasi Indonesia tidak hanya bertumpu pada jalur politik formal, tetapi juga diperluas melalui pendekatan kemanusiaan, keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat sipil. Pendekatan ini menjadi relevan di tengah keterbatasan mekanisme global dalam menghentikan konflik dan krisis kemanusiaan.
Selain itu, penguatan kolaborasi ini juga mencerminkan implementasi Asta Cita pemerintah, khususnya dalam memperkuat peran Indonesia sebagai kekuatan global yang aktif dalam menciptakan perdamaian dunia serta membangun solidaritas internasional berbasis nilai kemanusiaan.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen kedua pihak untuk memperluas kerja sama konkret, termasuk penguatan program kemanusiaan, dukungan sosial, serta inisiatif bersama yang berdampak langsung bagi masyarakat Palestina.
Di tengah eskalasi konflik global, langkah ini menegaskan posisi Indonesia tidak hanya sebagai pendukung politik, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam diplomasi kemanusiaan dunia.
