Jakarta, InfoPublik – Komitmen menghadirkan pendidikan bermutu di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terus dijaga. Di tengah keterbatasan infrastruktur, tantangan geografis, dan kesiapan sumber daya manusia yang belum merata, pemerintah daerah tetap menjalankan berbagai program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Hal tersebut mengemuka dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2026 yang digelar di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Depok, 9–11 Februari 2026. Mengusung tema “Memperkuat Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, forum ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebijakan dengan realitas lapangan.
Berbagai daerah 3T memaparkan praktik baik dalam menerjemahkan kebijakan nasional secara adaptif, mulai dari pembelajaran mendalam, penguatan koding dan kecerdasan buatan (AI), revitalisasi satuan pendidikan, hingga implementasi Wajib Belajar 13 Tahun. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak berjalan seragam, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.
Menurut keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Rabu (11/2/2026), Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Venantius Minggu, menegaskan bahwa daerahnya terus mengimplementasikan pembelajaran mendalam, koding, dan AI meski menghadapi keterbatasan akses internet, sarana prasarana, serta kesiapan tenaga pendidik.
Menurutnya, program tersebut penting untuk meningkatkan kapasitas siswa di daerah. Karena itu, Pemkab Ende memilih pendekatan bertahap melalui penetapan sekolah model dan pelatihan guru penggerak praktik baik.
Sebanyak 25 guru jenjang SD dan SMP telah dilatih bekerja sama dengan AI Ready ASEAN. Salah satu sekolah yang mulai menerapkan pembelajaran mendalam dan koding adalah SDI Ende 10, yang kemudian mengimbaskan pengalamannya melalui KKG, MGMP, Gugus Sekolah, dan K3S.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Dina Pidjer, menekankan bahwa pembangunan dan revitalisasi sekolah di wilayah 3T tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi memastikan sekolah benar-benar layak, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sepanjang 2025, Pemkab Nabire memprioritaskan perbaikan ruang kelas rusak, rehabilitasi sarana dasar, serta peningkatan fasilitas pembelajaran di wilayah pesisir, pedalaman, dan daerah rawan bencana. Perencanaan dilakukan berbasis Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan pemetaan kondisi riil sekolah, dengan melibatkan komite sekolah dan pemerintah distrik.
Pengawasan dilaksanakan melalui tim monitoring lintas OPD, supervisi berkala, serta koordinasi dengan Inspektorat dan BPKAD. Dalam penanganan pascabencana, Nabire menerapkan prinsip build back better, membangun kembali satuan pendidikan dengan kondisi yang lebih kuat dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor dan masyarakat.
Dari wilayah kepulauan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, Siti Khodijah, memaparkan upaya memperluas akses pendidikan melalui kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, termasuk pemenuhan layanan satu tahun prasekolah.
Sejak 2013, pemerintah daerah telah mendorong setiap desa memiliki PAUD sebagai bentuk komitmen menghadirkan layanan pendidikan sejak dini, meski wilayahnya didominasi lautan hingga 85 persen. Kebijakan ini diperkuat melalui Peraturan Bupati, sinergi dengan PKK, serta penguatan peran Bunda PAUD.
Salah satu inovasi yang dijalankan adalah program “Bunda PAUD Menyapa” sebagai ruang konsolidasi lintas daerah. Selain itu, pemerintah daerah memberikan beasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) kepada 395 tenaga pendidik PAUD dan SD yang belum sarjana.
Dari sisi pembiayaan, honor tenaga pendidik PAUD dialokasikan melalui ADD dan DAU, serta didukung partisipasi dunia usaha melalui skema CSR. Untuk menangani Anak Tidak Sekolah (ATS), dibentuk satuan tugas lintas sektor dan diperluas layanan pendidikan nonformal melalui PKBM.
Kebijakan Berdampak untuk Daerah
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Konsolnas menjadi fondasi penting untuk memastikan kebijakan nasional benar-benar berdampak hingga satuan pendidikan di daerah.
Ia menyampaikan bahwa forum ini juga menjadi ruang untuk mengonsolidasikan capaian, memperkuat kerja sama, serta mempercepat akselerasi dan perluasan program prioritas agar pendidikan bermutu dapat dirasakan seluruh anak Indonesia.
Konsolnas 2026 menegaskan bahwa keberhasilan program prioritas di wilayah 3T bertumpu pada partisipasi semesta, yakni kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, guru, masyarakat, dunia usaha, serta komunitas.
Pengalaman Ende, Nabire, dan Halmahera Selatan menunjukkan bahwa pendidikan bermutu untuk semua bukan sekadar kebijakan nasional, melainkan kerja bersama yang tumbuh dari praktik nyata di daerah dengan anak sebagai pusatnya.
