Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menghadirkan pendekatan baru dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 melalui pameran pendidikan yang menampilkan simulasi langsung berbagai kebijakan strategis. (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menghadirkan pendekatan baru dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 melalui pameran pendidikan yang menampilkan simulasi langsung berbagai kebijakan strategis. Langkah ini dirancang agar para pemangku kepentingan tidak hanya memahami konsep, tetapi juga merasakan secara nyata implementasi kebijakan pendidikan nasional.
Pameran yang berlangsung pada 9–11 Februari 2026 di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendikdasmen Jakarta tersebut mengusung tema “Memperkuat Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Kegiatan ini menghadirkan 24 stan pameran dan gerai layanan terpadu serta diikuti sekitar 900 peserta dari seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menegaskan pameran ini bukan sekadar ruang memamerkan capaian, tetapi menjadi sarana pembelajaran kebijakan yang konkret, partisipatif, dan mudah dipahami. “Sudah banyak capaian dalam satu tahun terakhir. Yang baik perlu ditunjukkan, tetapi yang lebih penting adalah dapat dicoba langsung oleh para pemangku kepentingan pendidikan,” ujar Fajar, Senin (9/2/2026).
Simulasi Program Srategis
Salah satu terobosan utama dalam pameran tahun ini adalah kehadiran simulasi interaktif kebijakan pendidikan. Peserta dapat mencoba langsung berbagai program yang akan diterapkan secara nasional.
Simulasi pertama adalah Tes Kemampuan Akademik (TKA) di stan Badan Standar dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). Melalui platform “Ayo Coba TKA”, peserta dapat merasakan langsung bentuk soal yang akan digunakan pada pelaksanaan TKA pada April 2026, mulai dari pilihan ganda hingga pilihan ganda kompleks.
Perwakilan BSKAP, Fajri Ansari Kistiawan, menjelaskan bahwa TKA bukan penentu kelulusan, melainkan alat ukur kemampuan murid untuk evaluasi diri dan peningkatan kualitas pembelajaran.
Pendekatan ini mendapat respons positif dari peserta. Umi Kulsum dari Balai Bahasa Provinsi Riau menilai simulasi tersebut membantu memahami tujuan asesmen secara utuh dan teknis pelaksanaannya.
Simulasi kedua menampilkan digitalisasi pembelajaran di kelas yang dihadirkan Direktorat SMP melalui rekonstruksi ruang kelas interaktif. Dalam sesi berdurasi 45 menit, pengunjung dapat melihat praktik pembelajaran dengan memanfaatkan Papan Interaktif Digital (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP), platform Rumah Belajar, laboratorium maya, serta evaluasi berbasis gim edukatif.
Guru SMP Negeri 5 Cilegon, Nia Hanifah, menegaskan bahwa teknologi berperan sebagai penguat proses pembelajaran, bukan pengganti peran guru. Dengan kreativitas guru dan dukungan platform pemerintah, pembelajaran dapat menjadi lebih menarik dan bermakna.
Simulasi tersebut juga memperkenalkan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial melalui Blockly Games untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah peserta didik.
Selain simulasi kebijakan, pameran menghadirkan tiga gerai layanan terpadu, yakni Unit Layanan Terpadu (ULT), Layanan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), serta layanan informasi Sekolah Unggul Garuda.
ULT memberikan ruang konsultasi dan pengaduan langsung, sementara layanan GTK menjadi salah satu gerai terpadat karena melayani konsultasi terkait Pendidikan Profesi Guru (PPG), guru berstatus PPPK, peningkatan kualifikasi akademik, hingga isu guru paruh waktu.
Informasi mengenai Sekolah Unggul Garuda juga menarik perhatian pengunjung, terutama komunitas pendidikan dari daerah. Pengunjung dari Taman Baca Masyarakat Alam Riang, Jombang, Zaki Hanin Nafillah, menilai informasi tersebut penting untuk membuka peluang pendidikan berkualitas bagi anak-anak di desa.
Pelibatan Unsur Strategis hingga Mitra
Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 diikuti berbagai unsur strategis, mulai dari pimpinan Komisi X DPR RI dan Komite III DPD RI, menteri dan kepala lembaga, hingga 76 kepala dinas pendidikan provinsi serta 514 kepala dinas pendidikan kabupaten/kota. Kegiatan ini juga melibatkan organisasi profesi, mitra pembangunan, atase pendidikan, dan pusat-pusat SEAMEO.
Selama tiga hari, peserta mengikuti sidang sembilan komisi yang membahas isu strategis pendidikan, seperti wajib belajar 13 tahun, digitalisasi pembelajaran, evaluasi TKA, penguatan pendidikan karakter, hingga pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial.
Melalui konsolidasi ini, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya menyelaraskan arah kebijakan nasional dengan kebutuhan nyata di daerah. Kolaborasi pusat, daerah, dan mitra pembangunan diharapkan semakin kuat untuk menghadirkan sistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kualitas bagi seluruh anak Indonesia.
