Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti pada pembukaan Konsolidasi Nasional Dikdasmen 2026 yang di lakukan secara daring, Senin (9/2/2026). (Foto: Pasha Yudha Ernowo Infopublik/Igid/ Youtube Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan pemerataan layanan pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyampaikan bahwa konsolidasi nasional tahun ini mengusung tema “Memperkuat Partisipasi Semesta, Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Tema tersebut menegaskan pentingnya gotong royong seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat transformasi pendidikan.
Menurutnya, pendidikan berkualitas hanya dapat terwujud melalui kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta masyarakat. Karena itu, forum konsolidasi ini dirancang untuk menyatukan visi, strategi, dan langkah bersama dalam pembangunan pendidikan nasional. “Pendidikan bermutu untuk semua hanya dapat diwujudkan jika seluruh mitra pembangunan terlibat aktif dan bekerja sama memastikan setiap anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang layak,” ujar Suharti dalam laporannya pada pembukaan Konsolidasi Nasional Dikdasmen 2026 yang di lakukan secara daring, Senin (9/2/2026).
Kegiatan ini menghadirkan sekitar 900 peserta yang terdiri dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, mitra pembangunan, hingga perwakilan satuan kerja pendidikan. Dari internal Kemendikdasmen, turut hadir unit pelaksana teknis, atase pendidikan dan kebudayaan, delegasi tetap RI untuk UNESCO, serta berbagai pusat layanan pendidikan.
Suharti menjelaskan, konsolidasi nasional berlangsung selama tiga hari dari 9 hingga 11 Februari 2026 dengan agenda yang dirancang untuk memperkuat pemahaman kebijakan strategis sekaligus merumuskan langkah implementasi di daerah.
Pada hari pertama, peserta memperoleh paparan kebijakan lintas sektor, antara lain perencanaan pembangunan pendidikan, pembiayaan melalui APBN dan APBD, serta penguatan tata kelola guru dan tenaga kependidikan. Materi tersebut disampaikan oleh kementerian/lembaga terkait sebagai landasan penyelarasan kebijakan pusat dan daerah.
Memasuki hari kedua, forum dilanjutkan dengan pembahasan program prioritas yang menjadi arahan Presiden melalui sidang komisi tematik. Diskusi dibagi dalam sembilan fokus utama, antara lain wajib belajar 13 tahun, pembangunan dan digitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, evaluasi Tes Kemampuan Akademik, pemutakhiran data pokok pendidikan, penguatan pendidikan karakter dan manajemen talenta, tata kelola guru dan tenaga kependidikan, kedaulatan Bahasa Indonesia dan revitalisasi bahasa daerah, serta pembelajaran mendalam termasuk penguatan koding dan kecerdasan artifisial.
Suharti menegaskan, penguatan bimbingan konseling juga menjadi perhatian penting dalam upaya membangun karakter dan kesiapan mental peserta didik di tengah perubahan zaman.
Pada hari terakhir, peserta akan mempelajari berbagai praktik baik dari daerah, seperti sistem penerimaan murid baru yang lebih inklusif, implementasi tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, serta strategi pembelajaran jarak jauh untuk menjangkau wilayah terpencil.
Selain forum diskusi, kegiatan ini juga dilengkapi pameran pendidikan yang menampilkan inovasi program dan praktik baik dari berbagai daerah sebagai ruang berbagi pengalaman dan inspirasi.
Sekjen Kemendikdasmen Suharti berharap hasil konsolidasi ini dapat menjadi pijakan bersama dalam merumuskan kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih adaptif, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan. “Melalui konsolidasi ini, kami ingin memastikan keberlanjutan kerja sama pusat dan daerah semakin kuat, sehingga setiap kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan secara efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Forum konsolidasi nasional ini menjadi momentum penting untuk menyatukan arah pembangunan pendidikan dasar dan menengah, sekaligus mempercepat implementasi program prioritas agar pemerataan pendidikan bermutu dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali.
