Jakarta, InfoPublik – Tak lagi harus antre berjam-jam di kantor pos, jutaan keluarga kini bisa menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dengan cepat, aman, dan manusiawi berkat sistem digital yang diterapkan pemerintah.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan upaya ini merupakan bentuk komitmen pemerintah memberikan kemudahan kepada para penerima bantuan serta menjamin BLT sampai tepat sasaran, termasuk ke wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau. “Sekarang penerima bansos tidak harus antre mengular karena sudah menggunakan sistem undangan, dan pelayanannya pun cepat,” ujar Meutya Hafid saat meninjau Kantor Layanan Pos Universal (LPU) Blahkiuh, Kabupaten Badung, Bali, pada Minggu (2/11/2025).
Pemerintah juga memastikan bahwa setiap penerima bantuan akan mendapatkan haknya, termasuk bagi yang tidak bisa hadir sendiri di titik pembagian BLT. “Tidak boleh ada satu pun yang tidak sampai kepada keluarga penerima manfaat. Termasuk tadi kalau orangnya tidak dapat hadir karena satu dan lain hal, bantuan akan diantar sampai ke rumahnya langsung,” tegas Menkomdigi.
Dari total 35 juta keluarga penerima manfaat, sekitar 17 hingga 18 juta keluarga akan menerima bantuan melalui jaringan PT Pos Indonesia. Jumlah penerima yang besar ini membuat PT Pos Indonesia memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi agar proses menjadi lebih efisien dan mempercepat layanan kepada masyarakat. “Dengan skala sebesar 35 juta penerima, layanan pos harus terus memperkuat sistem digital agar distribusi bantuan berlangsung efisien dan tanpa hambatan,” jelas Meutya Hafid.
Menkomdigi Meutya Hafid juga mengingatkan pentingnya pelayanan publik yang tidak hanya cepat, tetapi juga berempati kepada masyarakat. “Kita harus terus menyapa dengan penuh empati, melayani dengan hati,” tuturnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt). Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menyampaikan bahwa PT Pos Indonesia telah bertransformasi dari pengirim surat menjadi perusahaan logistik modern dan penyedia layanan keuangan, termasuk penyalur bantuan sosial pemerintah dengan memanfaatkan teknologi digital.
Haris menjelaskan, dengan sistem yang terintegrasi, penerima bantuan cukup mendatangi Kantor Pos dengan membawa surat undangan dengan barcode khusus yang dikirimkan ke alamat masing-masing dan identitas pribadi untuk menerima BLT. “Nanti petugas kami akan mengecek melalui aplikasi, jika sesuai, BLT akan langsung dibayarkan,” ujarnya.
Transformasi digital pada layanan pos ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat distribusi bantuan sosial sekaligus memperkuat tata kelola penyaluran yang transparan, efisien, dan inklusif hingga ke pelosok negeri.
