Denpasar, InfoPublik — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus memperkuat kapasitas dan jejaring komunikasi publik pemerintah agar semakin adaptif, profesional, dan kolaboratif di tengah derasnya transformasi digital. Upaya ini diwujudkan melalui tiga kegiatan strategis yang digelar serentak di Denpasar, Bali, Rabu (29/10/2025): IGID Menyapa, Forum Media Monitoring (FoMo), dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Standardisasi Konten Pemerintah.
Ketiga kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Direktur Informasi Publik Ditjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemenkomdig, Nursodik Gunarjo, yang menegaskan pentingnya membangun sistem komunikasi publik yang kredibel, bermakna, dan membangkitkan partisipasi masyarakat. “Komunikasi publik hari ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi. Ia harus membangun kepercayaan dan partisipasi warga. Ruang publik digital perlu diisi oleh konten positif agar tidak dikuasai oleh mereka yang tidak bertanggung jawab,” ujar Nursodik dalam sambutannya di Denpasar, Bali, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, tiga kegiatan tersebut memiliki benang merah yang sama, yakni memperkuat kapasitas dan sinergi komunikasi publik antarinstansi agar mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pola informasi masyarakat.
Dalam kegiatan IGID Menyapa, Kemenkomdig melalui portal resmi indonesia.go.id hadir langsung menyapa masyarakat dengan tema “Sehat Sejak Dini untuk Generasi Emas”. Acara ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, akademisi, serta komunitas konten positif yang mendorong generasi muda peduli terhadap kesehatan dan literasi digital. “Generasi yang sehat adalah fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, komunikasi publik harus mampu menyentuh kesadaran generasi muda agar peduli sejak dini terhadap kesehatan, informasi, dan masa depan bangsanya,” ujar Nursodik.
Sementara itu, kegiatan Forum Media Monitoring (FoMo) menjadi wadah berbagi praktik baik antar kementerian dan lembaga dalam pengelolaan isu publik berbasis data. “Media monitoring bukan hanya memantau percakapan publik, tetapi juga memahami persepsi, sentimen, dan aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah,” jelas Nursodik.
Ia menegaskan bahwa pendekatan berbasis data akan menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk membangun kebijakan komunikasi publik yang responsif, empatik, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Kegiatan ketiga, Bimtek Standardisasi Konten, fokus pada peningkatan kualitas dan keseragaman standar produksi konten pemerintah. Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2024 tentang pengendalian urusan perlindungan konten bidang komunikasi dan informatika. “Standarisasi diperlukan agar setiap tahapan komunikasi — mulai dari perencanaan, produksi, validasi, hingga distribusi — memiliki acuan yang sama di seluruh instansi pusat dan daerah,” terang Nursodik.
Dalam kegiatan tersebut hadir para narasumber seperti Ira Mirawati dari Universitas Padjajaran, Erling Munik Pangestu dari Politeknik Negeri Lampung, serta perwakilan media dan komunitas digital.
Nursodik menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi tulang punggung komunikasi publik di era digital. Pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan komunitas digital harus bekerja bersama untuk menciptakan ruang publik yang sehat dan informatif. “Kita semua adalah pihak yang bertanggung jawab mengisi ruang publik digital dengan hal-hal baik. Karena jika orang baik diam, ruang publik akan diisi oleh hal yang tidak baik,” pungkasnya.
Melalui tiga kegiatan strategis ini, Kemenkomdig berharap komunikasi publik pemerintah semakin terarah, partisipatif, dan berbasis data, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah dinamika era digital.
_compressed.jpg)
