Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). (Foto: BPMI Setpres)
Jakarta, InfoPublik – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Langkah tersebut diwujudkan melalui pembentukan Kementerian Haji, efisiensi penyelenggaraan, serta penguatan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi.
Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia kini telah membentuk Kementerian Haji, sebagai bentuk penyesuaian dengan struktur birokrasi Arab Saudi yang memiliki kementerian khusus urusan haji. “Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan Pemerintah Arab Saudi. Mereka bilang, urusan haji adalah menteri haji. Jadi kami juga harus setara. Kalau hanya kepala badan, tidak bisa,” ujar Presiden.
Presiden menjelaskan bahwa kehadiran Kementerian Haji telah menghasilkan dampak nyata, terutama dalam menurunkan biaya perjalanan ibadah haji. Ia menegaskan bahwa efisiensi dan tata kelola yang bersih menjadi kunci dalam menekan biaya ke depan. “Alhamdulillah kita sudah bisa menurunkan biaya haji. Saya minta agar hal ini terus ditingkatkan. Pelaksanaan harus bersih dan efisien,” tegasnya.
Presiden juga menyampaikan bahwa Menteri Haji saat ini sedang berada di Arab Saudi untuk melanjutkan komunikasi intensif terkait penyelenggaraan haji.
Mempercepat Masa Tunggu
Selain efisiensi biaya, pemerintah juga berhasil mempercepat masa tunggu keberangkatan jemaah haji. Jika sebelumnya waktu tunggu mencapai 40 tahun, kini telah berhasil dipangkas menjadi sekitar 26 tahun.
Dalam aspek diplomasi, Presiden mengungkap capaian bersejarah yang diperoleh Indonesia, yakni persetujuan pembangunan Kampung Indonesia di Kota Mekah oleh Pemerintah Arab Saudi. “Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Arab Saudi menyetujui pembangunan Kampung Indonesia di Kota Mekah. Bahkan, undang-undangnya diubah khusus untuk Indonesia. Kita negara asing pertama yang diizinkan memiliki lahan di kota suci,” ungkap Presiden.
Presiden menjelaskan bahwa lokasi lahan yang ditawarkan berada di tempat strategis, bahkan ada yang berdekatan langsung dengan Masjidilharam. Kampung Indonesia akan dikelola langsung oleh pemerintah, mencakup seluruh fasilitas dan layanan jemaah. “Berarti nanti fasilitasnya kita atur sendiri. Makan, akomodasi, semuanya kita kelola agar tidak ada lagi kekurangan, penyimpangan, atau kekecewaan dari jemaah. Ini terobosan luar biasa,” ujar Presiden Prabowo.
Pemerintah berharap berbagai langkah ini akan menciptakan pelayanan haji yang lebih manusiawi, efisien, dan membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia. (BPMI Setpres)
