- Oleh MC KOTA PADANG PANJANG
- Kamis, 24 April 2025 | 05:45 WIB
: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menghadiri rapat penting di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (KemenPKP). Rapat tersebut membahas rencana pembangunan rumah untuk guru, yang melibatkan Kemendikdasmen, KemenPKP, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera). (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Oleh Pasha Yudha Ernowo, Sabtu, 8 Maret 2025 | 23:26 WIB - Redaktur: Untung S - 214
Jakarta, InfoPublik – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menghadiri rapat penting di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (KemenPKP). Rapat tersebut membahas rencana pembangunan rumah untuk guru, yang melibatkan Kemendikdasmen, KemenPKP, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera).
Menteri Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pembangunan rumah untuk guru merupakan langkah yang sangat baik untuk mendukung kesejahteraan para pendidik di Indonesia.
“Semoga kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk guru dengan menyediakan tempat tinggal yang layak, agar mereka lebih fokus mengajar dan bekerja dengan baik,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Sabtu (8/3/2025).
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menambahkan bahwa pemerintah akan segera membangun rumah untuk guru sebagai bagian dari upaya memberikan fasilitas yang layak.
“Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan ini tepat sasaran dan rumah yang diberikan harus layak huni,” ungkap Maruarar.
Sebagai tindak lanjut, KemenPKP dan BPS akan menyiapkan Nota Kesepahaman yang berfokus pada penyediaan rumah bagi guru. Setelahnya, mereka akan memastikan data guru yang berhak memperoleh bantuan dapat dikelola dengan baik agar rumah subsidi ini segera dirasakan manfaatnya oleh para pendidik.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa koordinasi akan terus dilakukan dengan Kemendikdasmen untuk memverifikasi data guru yang berhak mendapatkan rumah subsidi.
“Kami akan memastikan bahwa data yang kami siapkan bisa dimanfaatkan secara efektif,” katanya.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, juga menambahkan bahwa hingga awal Maret 2025, BP Tapera telah menyediakan rumah subsidi.
“BP Tapera siap mengawal rencana ini untuk menyediakan rumah layak huni bagi guru di Indonesia,” pungkas Heru.
Dengan adanya rencana pembangunan rumah ini, diharapkan para guru di Indonesia dapat bekerja dengan lebih nyaman dan fokus, serta merasakan manfaat dari fasilitas hunian yang layak
