Entaskan Kemiskinan, Kemensos Ajak Enam Kepala Daerah Kembangkan Sekolah Rakyat

: Kementerian Sosial (Kemensos) di Kantor Kemensos Salemba, Jakarta pada Senin (21/4/2025) mengajak enam kepala daerah bersinergi mengentaskan kemiskinan dengan pengembangan Sekolah Rakyat serta penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). ANTARA/HO-Biro Humas Kemensos


Oleh Eko Budiono, Selasa, 22 April 2025 | 08:49 WIB - Redaktur: Untung S - 396


Jakarta, InfoPublik - Kementerian Sosial (Kemensos) mengajak enam kepala daerah bersinergi untuk mengentaskan kemiskinan, melalui pengembangan Sekolah Rakyat serta optimalisasi penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Berdasarkan keterangan resmi, Senin (21/4/2025),  Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan ajakan tersebut dalam audiensi bersama enam kepala daerah dari berbagai provinsi, yaitu Bupati Katingan dan Bupati Gunung Mas (Kalimantan Tengah), Wakil Bupati Manggarai Timur (Nusa Tenggara Timur), serta Bupati Solok, Wali Kota Pariaman, dan Bupati Lima Puluh Kota (Sumatera Barat).

“Pendidikan adalah rekayasa sosial yang paling terbukti mampu memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat menjadi solusi jangka panjang untuk kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan struktural,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan inovasi sosial yang dirancang untuk memutus transmisi kemiskinan turun-temurun. Banyak keluarga miskin tetap berada dalam siklus kemiskinan karena minimnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan.

Gus Ipul   menyoroti pentingnya DTSEN sebagai “tulang punggung” dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Ia menilai, DTSEN menghimpun dan memadankan berbagai data sosial-ekonomi penduduk dengan data kependudukan, memungkinkan pengambilan keputusan yang akurat dan transparan.

Menurut dia, melalui pemetaan desil (Desil 1 hingga Desil 10), DTSEN dapat membantu pemerintah pusat dan daerah menargetkan bantuan sosial secara lebih tepat.

Di samping itu, platform digital seperti Cek Bansos juga mempermudah pemutakhiran data dan verifikasi penerima bantuan.

Untuk itu, Mensos mengajak seluruh kepala daerah untuk aktif memutakhirkan data sosial ekonomi melalui jalur formal dan digital.

Proses pemutakhiran dilakukan tiga bulan sekali, dengan melibatkan masyarakat dari tingkat RT/RW hingga ke kabupaten/kota.

"Dengan data yang valid dan upaya pemberdayaan melalui Sekolah Rakyat, kita tidak hanya membantu masyarakat bertahan, tapi juga naik kelas dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Solok Jon Firman Pandu lantas menyambut baik inisiatif Kemensos dalam mengembangkan Sekolah Rakyat.

“Kami sangat mendukung Sekolah Rakyat sebagai jalan keluar dari kemiskinan yang sudah mengakar. Program ini akan kami sinergikan dengan kebijakan pendidikan dan pemberdayaan yang ada di Kabupaten Solok,” ujarnya.

Sementara Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong menekankan pentingnya akurasi data melalui DTSEN.

“Kami siap mendorong pemutakhiran data secara berkala agar program bantuan sosial tidak salah sasaran. DTSEN sangat penting untuk efisiensi dan akuntabilitas kebijakan di tingkat daerah,” tegasnya.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Eko Budiono
  • Kamis, 8 Mei 2025 | 13:21 WIB
Usulan Sekolah Rakyat, Mensos Kunjungi Wisma Haji
  • Oleh MC KAB TEMANGGUNG
  • Rabu, 7 Mei 2025 | 07:55 WIB
125 Siswa Temanggung Masuk Sekolah Rakyat 2025
  • Oleh MC KAB TEMANGGUNG
  • Senin, 5 Mei 2025 | 09:41 WIB
Mensos Tinjau Penerimaan Sekolah Rakyat di Temanggung
  • Oleh MC PROV RIAU
  • Sabtu, 3 Mei 2025 | 19:23 WIB
Disdik Riau: Semangat Belajar Lebih Penting daripada Nama Sekolah
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Rabu, 30 April 2025 | 17:42 WIB
Mendikdasmen Temui Prabowo, Pastikan Kelanjutan Sekolah Rakyat