Kemendikdasmen Pastikan Program Prioritas Terus Berjalan meski Ada Efisiensi Anggaran

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen untuk menjaga kualitas pendidikan nasional dengan mengutamakan program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Penyediaan bantuan sosial melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, serta penyediaan berbagai tunjangan guru non-ASN, baik untuk guru negeri maupun swasta, tetap dipenuhi dalam anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran (TA) 2025.

Gaji dan tunjangan untuk pegawai Kemendikdasmen juga dipastikan disediakan secara penuh. Begitu pun dengan kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang akan tetap dilaksanakan sesuai rencana pada tahun anggaran 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti, dalam Rapat Kerja Mendikdasmen bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Kemendikdasmen melakukan penyesuaian anggaran dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Mendikdasmen menambahkan anggaran hasil efisiensi masih dimungkinkan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk penggunaannya.

“Langkah ini tetap memperhatikan keberlanjutan program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Abdul Mu`ti menegaskan kembali.

Mendikdasmen juga menjelaskan bahwa efisiensi operasional dilakukan tanpa mengganggu layanan pada unit utama dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk program prioritas seperti peningkatan pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan siap kerja, perlindungan dan pengembangan bahasa daerah agar tetap lestari, akreditasi sekolah guna menjamin mutu pendidikan, serta pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan diselenggarakan pada November 2025.

Pemerintah juga tetap berfokus pada pembangunan dan revitalisasi sekolah, di mana pengalihan anggaran masih menunggu penyelesaian Inpres.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi upaya Kemendikdasmen dalam memperjuangkan anggaran pendidikan guna menjaga keberlangsungan program prioritas. “Tadi dijelaskan bahwa belanja ASN diselamatkan, Bansos termasuk PIP bisa diselamatkan dari pemotongan, kontrak dan belanja barang yang sudah berjalan dipastikan bisa berlanjut. Program Prioritas Presiden sudah dialokasikan,” ucapnya lega.

Melalui pemetaan resiko dan mitigasi yang disiapkan, Kemendikdasmen optimistis kualitas pendidikan akan tetap terjaga. "Kami berkomitmen untuk terus menjaga mutu pendidikan nasional dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk belajar dengan baik," ujar Mendikdasmen.