Menko PMK Tekankan Pentingnya Pendekatan Presisi dan Kolaborasi untuk Penanganan Stunting

Jakarta, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa penanganan stunting di Indonesia harus didasarkan pada pendekatan presisi dan kolaborasi lintas sektor.

Hal itu disampaikannya dalam Forum Data Keluarga Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN pada Jumat (29/11/2024).

Menurut Pratikno, keberhasilan dalam mengatasi masalah stunting memerlukan pemetaan masalah dan intervensi berbasis data yang akurat. Inilah yang disebutnya sebagai precision stunting policy atau kebijakan penanganan stunting yang presisi.

“Data adalah kunci, tetapi yang lebih penting adalah pengolahan data, baik data masalah maupun data intervensi. Pengolahan data inilah yang menjadi inti dari kebijakan presisi,” ujar Pratikno.

Pratikno menjelaskan bahwa pendekatan presisi dalam penanganan stunting serupa dengan konsep precision medicine dan precision nutrition dalam dunia kedokteran. Di mana, setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kebijakan atau intervensi yang diterapkan harus disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing keluarga, terutama yang rentan terhadap stunting.

“Setiap keluarga itu berbeda, oleh karena itu kebijakan harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kita tidak bisa menerapkan pendekatan yang sama untuk semua, itu sebabnya presisi dalam penanganan stunting sangat penting,” tambahnya.

Selain pendekatan berbasis data, Pratikno juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan stunting. Sebagai orkestrator, Kemenko PMK membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari kementerian terkait, pemerintah daerah, hingga masyarakat untuk memastikan bahwa koordinasi berjalan efektif dan solusi yang diterapkan tepat sasaran.

“Kolaborasi adalah kunci. Dengan data yang kuat, kita bisa mendorong semua pihak untuk bekerja sama secara terarah dan fokus pada penanganan masalah stunting,” tegasnya.

Menko PMK juga memberikan apresiasi kepada BKKBN yang telah memulai pengumpulan data keluarga secara menyeluruh, termasuk di daerah pelosok. Data ini sangat penting sebagai landasan dalam memetakan kondisi keluarga di Indonesia, sehingga keluarga yang rentan stunting dapat teridentifikasi dengan lebih akurat.

“Saya senang melihat dashboard berbasis data yang telah dikembangkan BKKBN. Ini adalah langkah besar menuju kebijakan berbasis bukti yang presisi. Dengan adanya data yang lengkap dan akurat, kita bisa merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam penurunan stunting,” kata Pratikno.

Forum Data Keluarga Nasional yang diadakan oleh BKKBN ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat data berbasis keluarga, yang akan mendukung berbagai program prioritas nasional, terutama percepatan penurunan angka stunting. Pratikno berharap, dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, penanganan stunting di Indonesia dapat lebih terarah dan memberikan hasil yang signifikan.

Kebijakan presisi yang berbasis pada data yang akurat, serta kolaborasi lintas sektor, merupakan dua faktor utama yang akan mendukung upaya penurunan angka stunting di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yang lebih spesifik dan terarah, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan tepat sasaran, serta membawa Indonesia lebih dekat kepada target bebas stunting di masa depan.