Pemerintah Kolaborasi dengan Komunitas untuk Eliminasi TB di Indonesia

Jakarta, InfoPublik - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menghadiri Diseminasi Memo Kebijakan Tuberkulosis (TBC) 2024-2029, sebuah inisiatif strategis yang bertujuan mempercepat eliminasi TBC di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Ia menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap memo kebijakan ini. Penanggulangan TBC merupakan prioritas nasional, dan langkah-langkah strategis yang diusulkan dalam memo ini akan memperkuat upaya Indonesia dalam mencapai target eliminasi TBC pada 2030.

“Kita tidak mungkin jalan sendiri, kita harus jalan sama-sama. Terima kasih kepada tim semuanya yang sudah mau bersama-sama pemerintah dan ini harus dipakai sebagai gerakan bersama bukan hanya program saja” kata Menkes Budi seperti yang dikutip InfoPublik Jumat (29/11/2024).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa penanggulangan TBC di Indonesia menghadapi tantangan serius, terutama dengan prevalensi kasus yang sangat tinggi.

Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia setelah India, dengan perkiraan 1 juta kasus baru setiap tahunnya.

Meski berbagai langkah penting dalam penanggulangan TBC telah dilakukan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan kesadaran pasien untuk memeriksakan kesehatan dan keterbatasan akses layanan kesehatan di daerah terpencil.

Menkes Budi berharap memo kebijakan ini, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk komunitas yang paling terdampak, dapat melengkapi rencana strategis nasional yang telah disusun oleh pemerintah dalam menganggulangi TBC di Tanah Air. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan TBC memiliki tingkat penularan dan kematian yang lebih tinggi dibandingkan COVID-19.

Ia optimistis Indonesia mampu mengendalikan kasus TBC, mengingat keberhasilan negara ini dalam menangani krisis selama pandemi COVID-19 dengan baik dan cepat.

“Kalau kita bisa menjadi salah satu negara yang cepat menyelesaikan COVID-19, kita juga bisa mengatasi TBC. Kuncinya, kita harus melihat ini sebagai krisis yang kemudian semua pihak harus bekerja keras menyelesaikannya,” kata Pratikno.

Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia Nurul Nadia Luntungan menjelaskan bahwa memo kebijakan yang diluncurkan oleh Stop TB ini berfokus pada empat area utama yang perlu diperhatikan pemerintah.

Yaitu akses pengobatan yang terbatas, kapasitas tenaga kesehatan yang belum terstandar di seluruh fasilitas kesehatan, integrasi sistem informasi yang belum optimal, serta pembiayaan dalam penanggulangan TBC.

Pada memo tersebut, berbagai rekomendasi praktis diusulkan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mengintegrasikan kebijakan TBC dengan pelayanan kesehatan lainnya, serta mendekatkan layanan kepada komunitas yang rentan terhadap TBC.

“Tantangan tersebut adalah badai yang kita hadapi dalam penanggulangan TBC. Namun, di balik badai itu, ada peluang strategis yang dapat kita manfaatkan, salah satunya adanya pemerintahan baru dan penanggulangan TBC menjadi salah satu prioritas nasional,” kata Nurul.

Eliminasi TBC akan jatuh tempo pada 2030 dan perjalanan untuk mencapai target itu semakin dekat. Nurul pun mengajak seluruh pihak untuk mengawal langkah pemerintah dalam menanggulangi TBC.

“Dengan semangat gotong royong dan sinergi, saya percaya bahwa kita bisa mencapai dermaga itu sesuai dengan komitmen yang diberikan,” kata Nurul. 

Memo kebijakan tersebut merupakan hasil diskusi publik yang diinisiasi oleh Stop TB Partnership Indonesia (STPI). Diskusi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan komunitas.

Memo tersebut menguraikan tantangan kritis dan peluang strategis dalam mengendalikan serta mengurangi angka kejadian TBC di Indonesia, yang masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di negara ini.